3 Lokasi Masuki Siklus 200 Tahunan Gempa Megathrust

IKATAN Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menyinggung hasil penelitian yang memperkirakan potensi gempa megathrust dalam periode ulang 200 tahunan. Dari sejumlah kajian, terdapat beberapa titik yang seharusnya sudah masuk siklus itu atau mengalami gempa besar itu namun belum juga terjadi hingga saat ini.

"Tentang gempa megathrust itu sudah banyak studinya, para pakar juga tampaknya sepakat bahwa saat ini paling tidak ada dua atau tiga lokasi yang seharusnya sudah mengalami gempa Megathrust dalam periode ulang 200 tahun itu," ujar Dewan Pembina IABI, Dwikorita Karnawati, dalam forum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu, 6 Mei 2026.

Dwikorita menjelaskan dua atau tiga lokasi yang paling sering disebut-sebut akan mengalami siklus gempa megathrust itu adalah Mentawai atau Pulau Siberut di pesisir barat Sumatera, Selat Sunda bagian selatan, dan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mengutip data penelitian tim di Institut Teknologi Bandung (ITB),  Dwikorita mengutip, siklus 200 tahunan gempa megathrust  tersebut telah memasuki fase 30 tahun terakhir.

Artinya, mantan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang juga Profesor Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menambahkan, urgensi mitigasi menjadi sangat mendesak meski kepastian waktunya tidak bisa diprediksi secara absolut. "Kami tidak menakut-nakuti, dan itu bukan prediksi namun hasil kajian penelitian," kata Dwikorita sambil menambahkan, penelitian perlu dipakai sebagai dasar mitigasi.

Menghadapi potensi ancaman tersebut, Dwikorita menilai sejumlah pemerintah daerah telah bersiap. Ia mencontohkan Pemerintah DIY terutama lewat desain khusus Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Bangunan bandara tersebut mampu menahan guncangan gempa hingga Magnitudo 8,7. Desain ini merujuk pada keberhasilan Bandara Sendai di Jepang yang tetap berdiri kokoh tanpa korban jiwa saat dihantam gempa Megathrust karena kesiapan infrastrukturnya.

Dwikorita memaparkan bahwa Bandara YIA bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan benteng evakuasi tsunami yang telah diperhitungkan secara matang. Area bandara telah diuruk setinggi 7-10 meter untuk menghadapi potensi gelombang tsunami. Meski lantai dasar kemungkinan terendam, lantai mezanin dan lantai dua telah disiapkan untuk menampung sekitar 10.000 orang sebagai lokasi evakuasi, ditambah adanya crisis center berupa menara yang dapat menampung 2.000 masyarakat sekitar.

"Bandara YIA itu mungkin jadi satu-satunya bandara di ASEAN yang sudah menyiapkan menghadapi potensi gempa megathrust," kata dia. Selain fisik bangunan, sistem keamanan di sekitar bandara juga dilengkapi dengan pintu palang khusus di jalur underpass yang akan menutup otomatis saat sirine gempa berbunyi, sehingga kendaraan tidak terjebak di bawah tanah dan diarahkan menuju area aman di terminal bandara.

Dwikorita mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah tidak lengah atas kesiapan yang ada saat ini. Ia juga menyoroti tantangan keberlanjutan edukasi, mengingat adanya pergantian generasi siswa di sekolah serta pergantian jabatan bupati dan aparat pemerintah. 

Menurutnya pula, pelatihan kebencanaan dan geladi harus dilakukan secara intensif dan terus-menerus agar ilmu mitigasi tidak hilang saat para personel atau siswa yang telah terlatih lulus atau berpindah tugas. "Jadi yang tantangan sekarang adalah dari segi kesiap-siagaan, selain geladinya itu harus lebih intensif, itu adalah keberlanjutan," kata dia. 

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menilai masih adanya kesenjangan antara kualitas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan implementasinya di daerah. Rustian menyebut setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi akar kesenjangan tersebut. Pertama, sistem peringatan dini yang belum sepenuhnya terintegrasi secara end-to-end. Kedua, integrasi data risiko lintas sektor yang masih belum optimal. Ketiga, kapasitas pemerintah daerah yang dinilai masih lemah dalam melakukan respons darurat secara taktis dan operasional.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada rapuhnya layanan dasar pemerintah daerah ketika bencana terjadi. Banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 disebut sebagai contoh nyata dari persoalan tersebut. 

Rustian menilai peristiwa itu menjadi pengingat bahwa risiko bencana di Indonesia kini bersifat sistemik dan multidimensi, terutama akibat interaksi berbagai ancaman yang diperparah oleh perubahan iklim. “Kesiapan koordinasi di tingkat pusat tidak serta-merta meningkatkan kesiapan taktis dan operasional di tingkat daerah,” kata dia.