Alasan Hipmi Sebut Pemerintah Perlu Beri Stimulus Ekonomi bagi Kelas Menengah

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kebijakan stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau kalangan kelas menengah. Padahal kelompok ini memiliki peran penting dalam menopang konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami setuju kalangan kelas menengah belum sepenuhnya menjadi sasaran utama dalam stimulus ini. Padahal, mereka adalah kelompok konsumtif sekaligus produktif. Mereka bekerja, membayar pajak, membangun bisnis, dan mendukung roda ekonomi,” ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (HIPMI) Anggawira ke ANTARA di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut dia, untuk mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah perlu merancang kebijakan afirmatif yang menyentuh langsung kelas menengah, tidak dalam bentuk bantuan langsung tunai tetapi melalui insentif yang bersifat produktif.

Tanpa keterlibatan aktif dari kelompok ini, ia khawatir pemulihan konsumsi akan stagnan dan tidak mencapai potensi optimal. Maka dari itu, HIPMI pun mengusulkan sejumlah stimulus yang dapat diarahkan ke kelas menengah.

Himpunan pengusaha itu mengusulkan adanya potongan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk segmen penghasilan menengah, subsidi bunga KPR untuk pembelian rumah pertama, serta insentif transportasi publik dan kendaraan listrik.

Selain itu, insentif pendidikan berupa voucher pelatihan dan dukungan biaya sekolah anak juga dinilai penting untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong produktivitas jangka panjang. Anggawira juga menyebut pentingnya stimulus berupa fasilitas pembiayaan usaha mikro dan rumah tangga produktif

“Dengan pendekatan seperti itu, konsumsi tidak hanya tumbuh jangka pendek tapi juga berdampak pada produktivitas dan investasi jangka panjang. HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendesain program stimulus yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lapangan,” kata dia.

Meski demikian, HIPMI mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan sejumlah insentif sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat serta upaya menjaga daya beli di tengah perlambatan ekonomi global. “Ini langkah progresif yang patut diapresiasi, terutama karena dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Namun, kami menilai efektivitasnya sangat tergantung pada kecepatan realisasi dan seberapa dalam stimulus ini menyentuh sektor produktif, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.

Adapun pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun guna menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan perekonomian selama libur sekolah yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat mengumumkan kebijakan itu di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025, mengatakan paket ini dirancang untuk mencakup lima komponen utama, mulai dari subsidi transportasi hingga bantuan sosial dan ketenagakerjaan. "Dalam rangka merespons dampak global hari ini, Bapak Presiden memutuskan memberi paket stimulus agar paket pertumbuhan ekonomi dijaga momentumnya dan stabilitas diperkuat," kata Menkeu.

Sri Mulyani mengatakan untuk mendukung mobilitas masyarakat, pemerintah memberikan diskon tiket transportasi umum, termasuk diskon 30 persen untuk kereta api, potongan PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat, serta diskon 50 persen untuk angkutan laut. Program ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp0,94 triliun, dan dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian BUMN.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoordinasikan diskon tarif tol sebesar 20 persen, yang ditujukan kepada sekitar 110 juta pengendara. Pendanaan untuk program ini bersumber dari skema Non-APBN dan diperkirakan mencapai Rp 0,65 triliun.

Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah juga menyiapkan penebalan bantuan sosial senilai Rp 11,93 triliun, yang meliputi tambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan, serta distribusi 10 kilogram beras per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini rencananya diberikan sekaligus pada Juni 2025 untuk jangka waktu dua bulan.

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan bersama instansi terkait menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per penerima kepada sekitar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta, termasuk kepada 288 ribu guru kementerian pendidikan dan 27 ribu guru Kementerian Agama. Total anggaran untuk program ini dilaporkan mencapai Rp10,72 triliun, dengan penyaluran dilakukan pada Juni 2025.

Selain itu, Sri Mulyani mengumumkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen selama enam bulan bagi sektor padat karya juga akan diperpanjang. Program ini dilaporkan telah menjangkau 2,7 juta pekerja di enam sektor industri hingga Mei 2025, dengan anggaran sekitar Rp0,2 triliun, dan juga dibiayai melalui skema Non-APBN.

Secara keseluruhan, stimulus yang disiapkan terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun dari sumber Non-APBN. Sri Mulyani berharap kebijakan ini dapat menopang konsumsi rumah tangga serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik selama periode libur sekolah.