MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya mengakui PT PLN (Persero) mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan batu bara kalori medium untuk pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut dipicu oleh rendahnya harga jual batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) dibandingkan harga pasar.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pernyataan itu disampaikan Bahlil menanggapi pertanyaan anggota anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, yang mempertanyakan keandalan pembangkit PLN sehingga memicu pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah di Jawa.
“Ini ramai di media sosial terjadi Jawa blackout. Pak Menteri harus mem-push Dirut PLN sehingga jangan terjadi blackout juga seperti di Sumatera,” kata Ramson.
Menanggapi hal itu, Bahli mengatakan saat ini perusahaan tambang menjual batu bara untuk kebutuhan PLN dengan harga DMO sebesar US$ 70 per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$ 121,83 per ton untuk jenis kalori 6.322 kcal per kg. Sedangkan batu bara kalori medium atau 5.300 kcal/kg ditetapkan sebesar US$ 84,53 per ton.
Menurut Bahlil, selisih harga yang cukup lebar membuat pasokan batu bara kalori medium semakin terbatas karena produsen cenderung enggan menjual komoditas tersebut kepada PLN dengan harga DMO.
"Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Senin, 15 Juni 2026.
Sebelumnya, Bahlil menegaskan, pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah belakangan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Menurut dia, pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional masih aman. “Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka, itu tidak benar. Karena penugasan kami sudah mencapai 170 juta ton," ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, 11 Juni 2026.
Untuk mengatasi persoalan kekurangan batu bara ini, Kementerian ESDM akan membentuk tim pengadaan batu bara kalori medium guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik PLN tetap terpenuhi. Tim tersebut akan melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP," ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang melalui skema DMO dengan total volume sekitar 190 juta ton.
"Dari 190 juta ton, yang sudah dilakukan konfirmasi sekitar 150–160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton," kata Bahlil.
Dengan demikian, dari total kebutuhan PLN sebesar 154 juta ton per tahun, sebanyak 134 juta ton telah memiliki kontrak pasokan. Artinya, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara yang belum dikontrakkan.
"Berarti kan tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan," ujarnya.
Meski demikian, Bahlil mengakui tantangan utama yang dihadapi PLN bukan sekadar pemenuhan volume pasokan, melainkan ketersediaan batu bara dengan spesifikasi kalori medium yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit listrik.
"Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus," kata Bahlil.

































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5263253/original/068977400_1750812433-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran__10_.jpg)














