BEM IPB: Suap BEM UBK Cederai Kemurnian Gerakan Mahasiswa

Presiden BEM KM IPB Muhammad Abdan Rofid menilai dugaan penerimaan suap yang menyeret Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin telah mencederai kemurnian gerakan mahasiswa yang selama ini dibangun atas dasar idealisme dan kepentingan rakyat.

“Berdasarkan fenomena yang terjadi, hal ini sangat mencederai kemurnian gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa pada hakikatnya lahir dari kegelisahan rakyat dan dijalankan atas dasar idealisme, bukan kepentingan pragmatis ataupun transaksional,” kata Abdan saat dihubungi pada Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Abdan, dugaan tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa. Masyarakat, kata dia, dapat mempertanyakan independensi organisasi mahasiswa dan meragukan apakah aspirasi yang disampaikan benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau telah dipengaruhi kepentingan tertentu.

“Publik bisa mempertanyakan independensi gerakan dan meragukan apakah aspirasi yang disampaikan benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau justru telah dikondisikan oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Ia menilai situasi tersebut patut disayangkan, terutama di tengah kondisi sosial-politik yang kerap diwarnai berbagai ketegangan. Namun, peristiwa itu juga dapat menjadi momentum refleksi bagi organisasi mahasiswa untuk kembali meneguhkan integritas gerakan.

Abdan mengatakan perjuangan mahasiswa tidak selalu berlangsung dalam ruang yang nyaman. Dalam banyak kesempatan, perjuangan justru hadir di tengah keterbatasan, kesunyian, dan berbagai risiko.

“Karena itu, hanya mereka yang benar-benar berlandaskan idealisme yang akan tetap bertahan,” katanya.

BEM KM IPB, lanjut Abdan, menolak segala bentuk praktik politik yang bersifat oportunistis, transaksional, maupun pragmatis yang dinilai dapat mengganggu independensi gerakan mahasiswa.

“Kami menolak segala bentuk praktik politik yang bersifat oportunistis, transaksional, maupun pragmatis yang berpotensi menggerus independensi gerakan mahasiswa,” ujarnya.

Meski demikian, Abdan meminta proses hukum dan pembuktian terhadap dugaan yang muncul dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, langkah tersebut penting agar kasus yang sedang bergulir tidak memunculkan generalisasi yang merugikan gerakan mahasiswa secara keseluruhan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan dalam setiap aksi demonstrasi mahasiswa. Keterbukaan mengenai sumber dan penggunaan dana, kata dia, diperlukan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus mempertahankan kepercayaan publik.

Abdan menyebut BEM KM IPB selama ini berupaya menerapkan prinsip tersebut melalui laporan pascaaksi yang memuat kronologi kegiatan, sumber pendanaan, hingga penggunaan anggaran yang berasal dari donasi kolektif.

“Transparansi bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen moral agar publik mengetahui bahwa gerakan mahasiswa berjalan secara independen, tidak ditunggangi kepentingan tertentu, serta tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdi Maludin mengaku menerima uang sebesar Rp 20 juta dan membagikannya kepada sejumlah rekannya. Pengakuan tersebut menjadi sorotan publik setelah beredar dalam video klarifikasi yang muncul beberapa hari setelah pertemuan sejumlah mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.