Fakta Seputar Pemilu Raya PSI

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum mulai Selasa, 13 Mei 2025. Proses ini akan berlangsung hingga 31 Mei mendatang di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal tersebut diumumkan lewat akun media sosial partai tersebut. “Ini dia hari yang ditunggu-tunggu! Pendaftaran bakal calon Ketua Umum PSI resmi dibuka,” demikian tertulis di akun Instagram resmi @psi_id, pada Selasa, 13 Mei 2025.

Tak hanya membuka ruang bagi kader, partai berlambang mawar merah ini juga mengklaim bahwa siapa pun anggota partai berhak memilih dan dipilih. Ada syarat khusus bagi mereka yang ingin mencalonkan diri, yakni harus mengantongi dukungan dari minimal lima Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD). Semua proses dilakukan secara daring dengan sistem e-voting sebagai bentuk digitalisasi partai yang menyasar generasi muda.

Dilansir dari berbagai laporan Tempo, berikut beberapa fakta seputar pemilu raya PSI.

Satu Anggota Satu Suara

PSI memperkenalkan konsep satu anggota satu suara dalam memilih ketua umum. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebut, setiap kader yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berhak memilih dan mencalonkan diri. Pemilu ini dilakukan secara daring melalui sistem e-voting.

Model ini disebut terinspirasi dari gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai partai politik super terbuka atau partai super Tbk, di mana seluruh anggota memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan partai. Menurut Andy, konsep ini sejalan dengan partai di luar negeri yang sudah banyak digerakkan oleh anak muda, ia merujuk pada Partai Podemos di Spanyol, Partai Movimento 5 Stelle di Italia, dan Partai Piraten di Jerman.

Konsep Pemilihan ala Jokowi

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyuarakan pentingnya partai politik yang terbuka dan inklusif. “Partai yang terbuka, yang super terbuka yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Partai milik bersama,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 5 Maret 2025.

Ide itu disambut oleh PSI. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyebut konsep pemilu raya terinspirasi langsung dari Jokowi. Bahkan, menurutnya, PSI sudah sejak lama memandang Jokowi sebagai mentor politik. “Kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi, terus terang,” tutur Andy. “Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa, satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI". 

Tahapan Pemilu Raya

Pemilu raya PSI digelar dalam beberapa tahapan. Setelah pendaftaran, partai akan melakukan verifikasi dan penetapan nama-nama calon ketua umum hingga 18 Juni. Tahap kampanye akan berlangsung pada 19 Juni hingga 11 Juli 2025, lalu disusul pengumuman daftar pemilih tetap pada 10 Juli. PSI memberi kebebasan kepada calon untuk memilih metode kampanye masing-masing.

Masa pencoblosan dijadwalkan pada 12 hingga 19 Juli dan hasilnya akan diumumkan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini menjadi ajang perdana PSI untuk mengeksekusi sistem baru mereka, yakni pemilihan langsung oleh anggota, tanpa perantara elite.

Kaesang Kembali Maju

Nama Kaesang Pangarep kembali mencuat untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum. Namun saat ditanya, Andy enggan memberikan kepastian. “Nanti kami tanyakan ke Mas Kaesang,” ucapnya. 

Yang mengejutkan, PSI juga tak menutup pintu bagi mantan Presiden Jokowi untuk ikut berlaga. “Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ucap Andy. Selama memiliki KTA dan memenuhi dukungan minimal lima DPW serta 20 DPD, siapa pun berhak maju sebagai kandidat.

Selain itu, PSI berharap melalui konsep pemilihan raya yang baru ini bisa menjauhi PSI dari label partai keluarga Jokowi. Andy Budiman menyatakan sistem pemilihan langsung adalah jawaban atas kritik terhadap PSI yang dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan. “Pemilu raya membantah dengan sendirinya semua argumen itu (partai mengandalkan dinasti Jokowi). Karena ketua umum dipilih berdasarkan proses pemilihan yang demokratis. Bukan berdasarkan penunjukan oleh keluarga dan lain sebagainya,” kata Andy melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Rabu, 14 Mei 2025.