Harga Minyak Tembus Level Tertinggi Sejak 2022

HARGA minyak dunia melonjak tajam dan mencapai level tertinggi sejak 2022 di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kontrak berjangka minyak mentah Brent crude oil sempat menembus US$ 120,94 per barel pada Kamis, 30 April 2026. Pada penutupan perdagangan di hari yang sama, harga minyak kembali turun ke level US$ 113 per barel.

Mengutip laman Trading Economics, kenaikan ini dipicu oleh memanasnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, termasuk rencana pengarahan militer oleh Presiden AS Donald Trump sebagai respons terhadap Iran. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran pasar akan gangguan pasokan global, terlebih setelah AS disebut mempertahankan blokade laut terhadap Iran.

Dari sisi fundamental, tekanan harga juga datang dari penurunan tajam stok minyak di Amerika serta lonjakan ekspor yang menembus lebih dari 6 juta barel per hari. “Kondisi ini menandakan pasokan global semakin ketat di tengah gangguan distribusi energi,” tulis Trading Economics, Kamis, 30 April 2026.

Di dalam negeri, lonjakan harga minyak dunia tercermin pada kenaikan Indonesian Crude Price (ICP). Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ICP Maret 2026 mencapai US$ 102,26 per barel. Harga ini merupakan yang tertinggi dalam setahun terakhir dan jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel.

Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman mengatakan rata-rata ICP naik signifikan sebesar US$ 33,47 dibanding Februari 2026 yang berada di level US$68,79 per barel.

Menurut dia, lonjakan harga tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang turut mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Lonjakan harga minyak ini memberi tekanan signifikan terhadap anggaran negara. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut setiap kenaikan US$ 1 per barel dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 10,3 triliun.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi dilematis. Jika harga BBM bersubsidi ditahan, beban APBN akan membengkak. Sebaliknya, jika harga dinaikkan, risiko inflasi akan meningkat. “Karena konsumsi terbesar BBM ada pada Pertalite dan solar, ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah,” ujarnya.