IKD Jadi Pintu Akses Layanan Administrasi Kependudukan

INFO TEMPO – Digitalisasi administrasi kependudukan akan semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada awal Agustus lalu.

Saat ini, Tito melanjutkan, sudah tersedia sejumlah layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat dapat mengajukan permohonan cetak Kartu Keluarga (KK) dan biodata Warga Negara Indoensia (WNI), mengurus surat keterangan pindah secara individu, serta mengajukan proses pisah atau pecah KK.

IKD juga menyediakan layanan terkait pencatatan sipil. Di antaranya penerbitan akta kelahiran bagi WNI yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan akta kelahiran bagi WNI yang telah memiliki NIK, serta penerbitan akta kematian. Selain itu, terdapat layanan untuk perubahan data pendidikan, pengajuan penduduk nonpermanen, serta informasi golongan darah.

Ke depan, menurut Tito, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD tidak lagi bergantung pada fotokopi KTP elektronik dalam berbagai proses administrasi. Karena melalui IKD, identitas digital dapat menampilkan bentuk digital dari e-KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya. Identitas digital juga akan menjadi sarana utama untuk proses verifikasi, validasi, sekaligus akses terhadap berbagai layanan publik secara elektronik.

Melalui IKD, identitas digital dapat dilakukan Single Sign-On dan juga dapat berbagi data secara sukarela berdasarkan persetujuan. IKD juga menjadi pintu akses masuk ke layanan online Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tito pun mengapresiasi seluruh jajaran Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia atas kontribusi mereka dalam membangun sistem administrasi kependudukan nasional. Menurut dia, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

"Teknologi hanyalah alat. Kunci utama keberhasilan tetap berada pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu kami terus memperkuat integritas, kompetensi, dan kolaborasi agar pelayanan administrasi kependudukan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Tito.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Teguh Setyabudi, mengatakan hingga 31 Juli 2026, jumlah pengguna yang telah mengaktivasi IKD mencapai 21.152.840 orang.

Dalam penerapannya, IKD mendukung pemanfaatan data kependudukan melalui QR Code. Terdapat dua mekanisme pemindaian yang dapat digunakan. Pada tipe pertama, penduduk membagikan QR Code data kependudukan kepada penyedia layanan. Adapun pada tipe kedua, penduduk memindai QR Code yang disediakan oleh penyedia layanan menggunakan aplikasi IKD.

Fungsi lain yang mulai dikembangkan adalah Single Sign-On atau SSO. Melalui mekanisme ini, penduduk dapat melakukan verifikasi data dan mengakses aplikasi penyedia layanan menggunakan IKD. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berulang kali memasukkan atau membuat identitas untuk setiap layanan digital yang digunakan.

Menurut Teguh, terdapat rencana pengembangan IKD ke depan. Seperti penguatan desain IKD, pengembangan remote onboarding dengan aman menggunakan teknologi liveness detection, digital folder (menyimpan dokumen resmi), berbagi data dengan consent/Persetujuan Pemilik Data (Satu Data), penguatan branding IKD, melibatkan partisipasi masyarakat, adopsi standar internasional untuk interoperabilitas, serta fitur aksesibilitas bagi penyandang difabel dan kelompok rentan lainnya.

Teguh mengajak seluruh pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dalam pemutakhiran data kependudukan dan memperluas implementasi IKD. Keberhasilan transformasi digital, kata Teguh, tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar soal teknologi, melainkan tentang bagaimana negara mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat,” kata Teguh. (*)