Irma Suryani Dukung Wacana Dokter Umum Bisa Operasi Caesar

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendukung wacana Kementerian Kesehatan yang akan memberikan wewenang dokter umum untuk melakukan operasi caesar. Irma mengatakan wacana itu bisa menjadi solusi bagi daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang kesulitan mendapatkan layanan dokter spesialis kandungan atau dokter obstetri dan ginekologi.

"Jadi tindakan ini hanya boleh dilakukan kalau urgent, terpaksa," ujar Irma lewat sambungan telepon pada Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Irma, pemberian wewenang itu sah-sah saja selama dokter umum diberikan pelatihan keterampilan untuk melakukan operasi caesar secara memadai. "Yang penting kan pelatihannya, kalau pelatihannya berkualitas, dia bisa melakukan operasi secara baik, kenapa enggak?" ujar Irma.

Menurut Irma lagi, banyak kasus kematian ibu saat melahirkan akibat penanganan yang terlambat. Banyaknya kematian ibu saat melahirkan merupakan dampak dari minimnya jumlah dokter kandungan di Indonesia.

Irma optimistis wacana itu akan disambut baik oleh masyarakat di pedalaman Tanah Air. Bila ada yang menentang, Irma berujar resistensi mungkin berasal dari dokter obstetri dan ginekologi di perkotaan. 

"Sebetulnya jika para spesialis obgyn mau ditempatkan di wilayah 3T kan pemerintah tidak perlu melakukan ini," tuturnya. Ia berujar dokter kandungan tidak perlu khawatir lapak mereka akan berkurang. Sebab dokter umum yang dilatih akan ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. 

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana membolehkan dokter umum menangani operasi melahirkan dengan metode caesar. Menurut dia, rencana ini perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Budi mengatakan, Kepala Negara ingin Kementerian Kesehatan membuka sedikitnya 66 rumah sakit di 3T. Beberapa di antara daerah terpencil itu adalah Pulau Nias, Taliabu, Kolaka, Konawe Utara, pedalaman Sumba, dan pedalaman Flores. 

Namun, jumlah dokter spesialis di Indonesia masih jauh dari total kebutuhan sehingga alternatifnya adalah melatih dokter umum agar bisa melakukan operasi. "Jadi yang saya minta adalah untuk ratusan daerah yang tidak memiliki dokter spesialis, tolong dokter umumnya dilengkapi kompetensi yang sifatnya menyelamatkan nyawa," ujar Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu, 14 Mei 2025.

Menurut Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI kajian itu perlu dikaji kembali. POGI menilai, jika dokter umum diberikan wewenang melakukan operasi caesar, maka terdapat potensi bahaya yang mengancam keselamatan ibu dan anak. Padahal, kata POGI, kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan kesehatan masyarakat. 

Sehingga bila pemerintah ingin menurunkan angka kematian maternal dan perinatal, POGI meminta agar wacana dokter umum mengoperasi caesar dipertimbangkan lebih jauh. "Perlu ada kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga kualitas dan keselamatan tindakan medis yang dilakukan," ujar POGI dikutip dari keterangan pada Jumat, 16 Mei 2025.