Kata Ekonom soal Tingkat Pengangguran yang Tinggi

7 hours ago 2

TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat pengangguran Indonesia tertinggi kedua di Asia setelah Cina pada 2025. Ini berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dilansir pada April 2025.

Lebih jauh, IMF memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia akan meningkat pada 2026. Lembaga internasional ini memprediksi tingkat pengangguran 2026 akan mencapai sebesar 5,1 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Data IMF tidak berbeda jauh dengan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melaporkan jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat per Februari 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang.

"Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.

Jumlah ini meningkat sekitar 1,11 persen atau sebanyak 0,08 juta orang bila dibandingkan dengan angka pada Februari 2024. Per Februari 2025, jumlah angkatan kerja yang menganggur sekitar 83 ribu orang.

Ekonom sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan peningkatan proyeksi pengangguran ini disebabkan struktur ekonomi nasional belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. “Terutama dari sektor padat karya,” ujarnya, Kamis, 22 Mei 2025.

Menurut Syafruddin, banyak sektor industri di Indonesia, seperti tekstil dan sepatu, tengah menghadapi tekanan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan di pasar global, fluktuasi harga bahan baku, serta tingginya biaya logistik. Di sisi lain, Syafruddin menjelaskan, transformasi teknologi yang berlangsung belum diikuti dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. “Sebaliknya, Cina berhasil menahan tingkat pengangguran pada kisaran 5,1 persen karena kebijakan fiskalnya fokus pada stabilisasi konsumsi domestik dan dukungan terhadap manufaktur,” ujarnya.

Menurut Syafruddin, Indonesia harus melakukan penataan ulang kebijakan industrialisasi agar penciptaan lapangan kerja dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor produktif. Jika tidak ada langkah nyata, angka pengangguran diperkirakan akan terus meningkat, meskipun produk domestik bruto (PDB) mengalami pertumbuhan.