Kata Kemhan Soal Biaya Pelatihan Calon Manajer Kopdes Merah Putih

KEMENTERIAN Pertahanan menyatakan pembiayaan pelatihan dasar militer bagi puluhan ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menggunakan standar anggaran yang sama dengan pendidikan dan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Namun, kementerian tidak mengungkapkan besaran dana yang digunakan dalam program tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan pelatihan kedisiplinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pembiayaan pendidikan dan pelatihan Komcad yang berlaku.

“Untuk pembiayaan, pelatihan kedisiplinan menggunakan standar pembiayaan pendidikan dan pelatihan Komcad yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rico saat dikonfirmasi Sabtu, 20 Juni 2026.

Selain itu, Rico mengatakan pendanaan kegiatan tersebut tidak hanya berasal dari Kementerian Pertahanan. Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terlibat dalam pembiayaan program sesuai bidang masing-masing.

Menurut dia, Kementerian Koperasi membiayai pelatihan manajerial bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Adapun pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun Rico enggan mengatakan rincian anggaran yang digelontorkan masing-masing kementerian tersebut. “Untuk rincian besaran anggaran masing-masing program, sebaiknya dikonfirmasi kepada kementerian atau lembaga yang menjadi penanggung jawab anggaran terkait,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua calon manajer pada Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni-31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Pelatihan dasar militer tersebut akan digelar di 67 satuan pendidikan yang tersebar di Indonesia. Rico mengatakan, ribuan peserta ini akan mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, yang dipadukan dengan pelatihan manajerial dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi dan kampus nelayan. 

Rico mengatakan, pelatihan militer ini bertujuan untuk memberikan penanaman nilai bela negara kepada para calon pengelola koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan dasar militer dan bela negara  akan berlangsung selama 30 hari pertama. Setelah itu, peserta akan mengikuti pelatihan manajerial selama 15 hari. “Pelatihan manajerial ini disusun bersama kementerian teknis terkait,” ujar dia.