KPK Duga Sudewo Atur Vendor Perawatan Kereta

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sudewo, yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengatur calon penyedia perawatan kereta api di Balai Perawatan Perkeretaapian wilayah Ngrombo, Jawa Timur. Komisi antirasuah menyampaikan dugaan ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap salah satu saksi dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

“Saksi didalami terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting calon penyedia di lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis pada Kamis, 30 April 2026.

Sebelumnya, KPK menelusuri sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA wilayah Jawa Timur. Pendalaman itu mengacu pada keterangan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur periode 2021–2022, Reza Maullana Maghribi. Penyidik memeriksa Reza di Gedung KPK pada 9 Februari 2026 sebagai saksi dalam perkara tersebut.

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait plotting proyek-proyek yang berkaitan dengan saudara SDW, khususnya proyek di DJKA wilayah Jawa Timur,” ujar Budi pada 10 Februari 2026.

KPK kembali mengintensifkan penyidikan kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan setelah menangkap Sudewo. Selain menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pemerasan calon perangkat desa, KPK juga menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api.

KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Budi menjelaskan, dalam perkara ini Sudewo diduga menerima aliran uang dari proyek DJKA Kementerian Perhubungan saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra.

“Perkara ini bukan terkait jabatannya sebagai Bupati Pati, melainkan saat yang bersangkutan menjabat anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub,” ujar Budi pada Kamis, 22 Januari 2026.

Budi menyatakan, sebagai legislator, Sudewo seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitranya, yakni Kementerian Perhubungan, terutama dalam proyek di kementerian tersebut. “Namun, kami menemukan dugaan aliran uang dari proyek pembangunan di DJKA pada sejumlah titik kepada saudara SDW. Hal ini telah terkonfirmasi dari keterangan sejumlah saksi, termasuk fakta dalam persidangan terdakwa lain,” kata Budi.

Pilihan editor: Mengapa Pelaku Korupsi Lebih Banyak Laki-laki