Maman Abdurrahman akan Hubungkan UMKM dan Industri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pembentukan holding UMKM berangkat dari masalah rendahnya daya ungkit UMKM lantaran sumber daya ekonomi yang terbatas. Menurut dia, ada diskoneksi antara UMKM dengan usaha besar atau industri.

Karena itu, politikus Partai Golkar ini ingin agar terjalin konektivitas bisnis antara UMKM dengan usaha besar. Ia mengusulkan dibangun suatu kondisi yang disebut closed loop business ecosystem bagi UMKM dalam konteks kemitraan. “Karena hal ini sejalan dengan dokumen Asta Cita," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Mei 2025.

Holding UMKM, ujar Maman, menjadi program strategis berbasis klaster UMKM potensial. Ia telah menugaskan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM untuk mengidentifikasi 10 sektor prioritas. Salah satu sektor yang dapat dijadikan benchmark dalam ekosistem rantai pasok UMKM terhadap industri besar adalah sektor otomotif.

Tapi Maman mengingatkan bahwa target UMKM holding tak berhenti hanya di kick off. Ia mengatakan, skala usaha setiap klaster harus bisa tumbuh dan berkembang. "Kementerian UMKM berharap seluruh sektor ekonomi strategis di tanah air membangun ekosistem kemitraan bisnis, yang bukan hanya akan menciptakan nilai tambah, tapi juga memperluas lapangan kerja dalam proses bisnisnya," tuturnya.

Adapun salah satu pilot project program holding UMKM yang memiliki nilai strategis dari potensi ekonomi adalah klaster kelautan dan perikanan. Melalui program ini, Maman melepas ekspor produk perikanan tangkap, sebanyak 27 ton ikan layur dalam 1 kontainer ke Kota Fuzhou, Fujian, China senilai kurang lebih US$ 75.000, Rabu lalu, 28 Mei 2025.

Eks anggota DPR ini mengajak seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dan mengambil peran sebagai garda terdepan dalam mengembangkan UMKM. Sebab, menurut dia, mereka adalah pegiat sekaligus pengusaha yang mengelola sumber daya ekonomi Indonesia, dari hulu sampai hilir. Penerintah, ujar dia, harus memberikan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.