Menteri P2MI: Belum Ada Permintaan Evakuasi PMI Timur Tengah

MENTERI Pelindungan Pekerja Migran Mukhtarudin mengatakan belum menerima permintaan evakuasi dari tenaga kerja Indonesia yang berada di wilayah konflik Timur Tengah. Menurut dia, kondisi di sejumlah daerah yang berbatasan dengan Iran-yang berseteru dengan Israel dan Amerika Serikat- masih relatif aman.

"(Kondisi pekerja migran) aman ya. Belum ada permintaan evakuasi juga," kata Mukhtarudin di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.

Kementerian P2MI mencatat masih ada 20 ribu pekerja migran yang bekerja di wilayah Timur Tengah.  Sekitar 4.000 pekerja ditempatkan di perbatasan Azerbaijan, Turki, dan Turkmenistan, dan 16 ribu orang berada di perbatasan Arab Saudi, Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 

Mukhtarudin membuka peluang untuk melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke daerah yang sedang berkonflik. Keputusan itu sedang dipertimbangkan pemerintah sebagai antisipasi dari eskalasi konflik Timur Tengah. 

“Kami menyiapkan alternatif kebijakan terkait penghentian sementara atau larangan penempatan di negara menjadi daerah konflik,” kata politikus Partai Golkar itu.

Menurut dia, direktorat P2MI telah membentuk tim pemantau krisis yang berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah di daerah-daerah konflik, khususnya yang berada di Iran maupun berbatasan dengan Iran. Saban hari mereka melaporkan kondisi di Timur Tengah, seperti Oman, Abu Dhabi, Dubai, dan lainnya.

Mukhtarudin memaparkan, Kementerian P2MI telah melakukan mitigasi lewat identifikasi dan pemetaan kawasan untuk mengetahui mana saja wilayah yang berisiko terdampak konflik saat akan menempatkan pekerja.

Daerah yang dinilai sangat rawan konflik akan dihindari untuk lokasi penempatan sebagai bentuk peredaan suasana atau cooling down.

Perihal penghentian pengiriman tenaga kerja, dia mengaku bahwa keputusan itu akan didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri dan Komisi IX DPR selaku mitra kerja Kementerian P2MI.

“Kalau memang keadaan memaksa, kami akan lakukan alternatif kebijakan tentu setelah kita berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan tentu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Komisi IX,” tutur dia.

Kemudian, dia menyampaikan pemerintah juga menyiapkan layanan dan fasilitas kepulangan bagi pekerja migran Indonesia jika ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Pemerintah juga mengklaim menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi pekerja yang merasa kejiwaannya terdampak dari konflik tersebut. Layanan konsultasi itu bisa diakses secara daring.

“Secara fisik belum terdampak tetapi traumatik dan psikologis ini mereka merasakan karena mendengar bom, rudal yang di daerah-daerah mereka,” ucap dia.