OPM Klaim Ribuan Warga Sipil Mengungsi Pasca-Operasi TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengklaim Tentara Nasional Indonesia telah membangun pos-pos pertahanan di beberapa lokasi seperti sekolah dan gereja. Pembangunan pos itu menyusul operasi yang dilakukan TNI untuk mengejar kelompok bersenjata.

Akibat operasi tersebut, TPNPB-OPM mengklaim ribuan warga sipil dari Distrik Hitadipa dan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, mengungsi.

“Seluruh warga sipil dari Kampung Titigi-Hitadipa arah perbatasan Kabupaten Puncak dan Intan Jaya telah mengungsi ke Pusat Kota Sugapa dan Kabupaten Puncak. Banyak warga sipil yang sedang berada di hutan-hutan dan banyak warga sipil lainnya sedang berjalan kaki untuk mencari perlindungan di Kota Sugapa,” kata Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 19 Mei 2025.

Sebby menyebut lebih dari 250 warga telah tiba di Sugapa dalam dua gelombang pengungsian terakhir. Sementara ribuan lainnya dari kampung-kampung di Distrik Hitadipa disebut masih berjalan kaki menuju Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Hal itu menurut OPM, imbas dari kontak senjata antara TNI dan TPNPB-OPM pada 13-14 Mei lalu. 

TPNPB juga mengklaim aparat TNI menembak 19 warga sipil dalam beberapa hari terakhir. “Tiga dievakuasi ke Timika, sisanya dikubur diam-diam di hutan untuk menghilangkan jejak,” ujar Sebby. 

Siaran pers itu juga menyebut adanya distribusi bantuan makanan oleh TNI berupa mi instan dan beras. Namun bantuan tersebut, kata Sebby, ditolak oleh warga yang menuding aparat sebagai pelaku penembakan terhadap gembala gereja, kepala desa, perempuan dan anak-anak.

Enam warga yang sebelumnya ditangkap dan dibawa ke pos militer di Sugapa disebut berhasil melarikan diri karena mendapat ancaman pembunuhan dari aparat. TPNPB menyerukan penghentian operasi militer dan penangkapan warga sipil di wilayah konflik. “Jika TNI memang menjalankan tugas sesuai hukum humaniter, silahkan datang ke markas kami. Kami siap menghadapi,” kata Sebby.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi membenarkan pembangunan pos-pos yang ada. Menurutnya, hal itu untuk melindungi masyarakat dari ancaman, intimidasi, dan balas dendam OPM, serta mempersempit ruang gerak OPM. 

“Kepada masyarakat kami menghimbau tidak usah takut, segera laporkan ke pasukan TNI terdekat apabila mengetahui keberadaan gerombolan OPM sehingga bisa diambil penindakan seperti yang dilakukan beberapa hari lalu dan mengakibatkan 18 OPM bisa dilumpuhkan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin, 19 Mei 2025. 

Kristomei menyebut, justru masyarakat ketakutan atas intimidasi, ancaman balas dendam dari OPM karena anggota OPM banyak yang tertembak di kampung itu. Propaganda propaganda seperti ini kan memang selalu dilakukan oleh gerombolan OPM untuk menakut nakuti, mengintimidasi, mengancam masyarakat. “Supaya masyarakat takut untuk ke kebun, takut untuk bekerja, dan meninggalkan kampungnya lalu OPM masuk mengambili ternak dan barang milik masyarakat,” kata dia.