Peringatan Hari Lahir Pancasila, Djarot PDIP Singgung Proyek Revisi Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta transparansi proyek penulisan ulang sejarah. Ia menyampaikan hal ini seusai menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Djarot menjelaskan, Hari Lahir Pancasila sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada rezim Orde Baru. Larangan ini berakar pada pandangan Nugroho Notosusanto, Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia periode 1974-1983, yang menyatakan bahwa 1 Juni bukanlah hari kelahiran Pancasila sebagai ideologi bangsa, melainkan hanya versi Pancasila menurut Sukarno.

“Itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan,” ucap Djarot di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Ahad, 1 Juni 2025. 

Oleh karena itu, Djarot mengatakan, revisi naskah sejarah harus benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi. “Bukan his story, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul cerita perjuangan bangsa kita ini,” tutur dia. 

Ia pun menegaskan penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara terbuka. Menurut dia, sejarah tidak boleh ditutup-tutupi. “Janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan,” ujar Djarot. 

Pemerintah tengah merevisi naskah sejarah Indonesia. Alasan utama revisi ini adalah menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan. Nantinya, hasil penulisan ulang ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Buku sejarah ini ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 atau tepatnya pada HUT kemerdekaan ke-80 RI.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Fadli meminta masyarakat untuk memberi waktu bagi para sejarawan untuk menyelesaikan naskah. Nantinya, bila naskah sudah selesai ditulis, ia memastikan akan mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui uji coba publik.

Ia menyebut hingga saat ini, penulisan beberapa jilid naskah sudah mencapai 50 persen dan 70 persen. Bahkan ada pula yang sudah 100 persen rampung. Namun, ia belum merincikan secara detail jilid mana saja.

“Nanti kalau secara rata-rata 70 persen, memang rencananya pada bulan Juni atau Juli akan kami buka diskusi per tema dengan melibatkan dan memperdebatkan ini dari berbagai ahli,” tutur Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025.