Profil Bimo Wijayanto yang Dikabarkan jadi Dirjen Pajak Pengganti Suryo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Bimo Wijayanto diisukan akan diangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggantikan Suryo Utomo. Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, Bimo bakal dilantik bersama Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budhi Utama yang akan diangkat menjadi Dirjen Bea dan Cukai.

Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan belum bisa mengonfirmasi desas-desus itu. “Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” kata Deni, Senin, 19 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Melansir Laporan Tahunan 2023 PT Phapros Tbk, Bimo Wijayanto lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 5 Juli 1977. Dia menjadi Komisaris Independen Phapros, anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk sejak 25 Mei 2022. 

Bimo merupakan alumni Sekolah Menengah Atas atau SMA Taruna Nusantara pada 1995. Dia lalu menempuh pendidikan tingginya pada jenjang sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000. Selanjutnya, dia meneruskan studi hingga tamat jenjang Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia pada 2005. 

Tak hanya itu, Bimo juga mengambil pendidikan Postdoctoral Fellowships-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia Awards di National Center for Social and Economic Modeling (Natsem) and Duce Center for International Development (DCID), Duke University, Amerika Serikat. Dia juga melanjutkan studi Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang ekonomi di Natsem, University of Canberra, Australia. 

Sebelum menjadi petinggi di salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bimo mengawali kariernya sebagai dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), UGM sejak Maret 2007 hingga Agustus 2009. Dia juga pernah menjadi Staf di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Januari 2003 hingga Januari 2010. 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan Bimo sudah tiga kali menyampaikan total hartanya. Dia pertama kali menyerahkan LHKPN ketika menjadi Tenaga Ahli Utama KSP, dengan jumlah Rp 5.970.000.000 pada 2019. 

Selanjutnya, Bimo kembali berkewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK ketika menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Total hartanya kala itu sebesar Rp 6.170.000.000 pada 2020. 

Bimo hanya mempunyai satu unit alat transportasi roda empat yang juga diklaim dari hasil sendiri. Kendaraannya berupa Toyota SUV Fortuner TRD (2017) senilai Rp 370 juta.