Puan, Kapolri, hingga Dedi Mulyadi Respons Soal Pemberantasan Premanisme

1 day ago 5

TEMPO.CO, Jakarta - Premanisme semakin marak terjadi dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Para oknum maupun organisasi massa (ormas) melakukan serangkaian tindak pemerasan hingga intimidasi terhadap masyarakat. Untuk itu, para pejabat negara hingga daerah berupaya mendorong pemberantasan premanisme di Indonesia. Berikut tanggapan dari para pejabat tersebut.

Ketua DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar pemerintah segera menindak tegas organisasi massa (ormas) yang melakukan praktik premanisme.

“Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kemudian meresahkan masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Ahad, 25 Mei 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu penertiban ormas yang dimaksud oleh Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut adalah lewat pembubaran secara resmi.

"Kalau memang kemudian itu berbau premanisme ya segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme," katanya.

Puan juga mendesak agar aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan ormas yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi mengungkapkan bahwa pemberantasan premanisme yang tengah dilakukan di Jakarta perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat semakin nyaman dan aman.

"Harus berkesinambungan, jangan hanya minggu ini saja. Setelah itu dibiarkan lagi," kata Hilda di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 19 Maret 2025.

Menurut Hilda, pihak yang berhak memberantas aksi premanisme hanya aparat kepolisian, sedangkan masyarakat sipil tidak bisa. Dengan demikian, maka aparat jangan sampai berhenti dalam memberantas aksi premanisme yang sering meresahkan masyarakat.

Hilda menganggap bila aksi premanisme yang marak di Jakarta dikarenakan para pelakunya merasa aman karena memiliki dukungan atau bekingan dari golongan atau organisasi masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar petugas baik dari kepolisian, Satpol PP maupun lainnya agar terus memberantas aksi premanisme.

"Segala tindakan premanisme ini harus segera diberantas. Apapun, siapapun orangnya, walaupun dia merasa punya backup," katanya.

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pihak pemerintah akan mengambil langkah dalam memberantas segala praktik premanisme. Menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Dedi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Antipremanisme di seluruh wilayah provinsi pada Jumat, 21 Maret 2025,

Langkah ini muncul sebagai respon atas meningkatnya keluhan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan ormas dan LSM. Para pelaku premanisme kerap melakukan pemerasan terhadap perusahaan, terutama menjelang Hari Raya, dengan dalih permintaan tunjangan hari raya (THR).

“Saya prihatin, banyak orang tidak merasa tenteram karena ada yang mengaku ormas, LSM, bahkan aparat desa, yang secara terang-terangan melakukan intimidasi,” katanya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya tidak pandang bulu terhadap memberantas premanisme. Listyo mengatakan bila kelompok yang melakukan tindakan premanisme dengan menggunakan atribut ormas tertentu tetap akan mendapat tindak tegas.

Listyo mengatakan jika Polri tidak melihat seragam yang digunakan para pelaku premanisme melainkan tindakannya.

"Buat kami yang kami lihat adalah tindakannya. Sepanjang itu meresahkan masyarakat, kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Kapolri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Listyo meminta agar masyarakat secara aktif dapat melaporkan tindakan premanisme yang terjadi di sekitar mereka. "Kami akan perintahkan anggota untuk menindak tegas," katanya.