Tito Karnavian Apresiasi Inovasi Agung Nugroho Genjot PAD Pekanbaru

INFO TEMPO - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memamerkan inovasi dan strategi yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Periode 2026–2031, Senin, 4 Mei 2026 lalu. Dalam kesempatan itu, ia secara langsung menunjukkan sebuah artikel yang memuat capaian peningkatan PAD Kota Pekanbaru.

“Ini contoh konkret bagaimana kepala daerah bisa berinovasi untuk meningkatkan PAD. Pekanbaru menunjukkan progres yang baik,” ujar Tito di hadapan peserta kegiatan.

Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Pekanbaru mencakup optimalisasi sektor pajak daerah, digitalisasi sistem pelayanan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya efektif meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Tito pun mengapresiasi langkah yang diambil Agung Nugroho dan berharap inovasi serupa dapat diadopsi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia. “Langkah seperti ini patut dicontoh. Daerah lain bisa belajar dari Pekanbaru dalam menggali potensi PAD secara maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, Pekanbaru mencatat sejumlah capaian signifikan. Di antaranya peningkatan PAD, penyelesaian utang tunda bayar yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, serta percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, pada 2024 Kota Pekanbaru sempat mengalami defisit anggaran, namun pada 2025 berhasil berbalik menjadi surplus. Selain itu, berbagai program pembangunan dan perbaikan infrastruktur telah berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fatoni juga menambahkan, tingkat kepercayaan pegawai meningkat seiring kemampuan pemerintah daerah dalam membayarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 14 bulan. Di sisi lain, kepuasan masyarakat turut meningkat berkat berbagai program pembangunan yang berjalan efektif.

“Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berdampak nyata, baik bagi aparatur maupun masyarakat luas,” tutupnya.(*)