Apresiasi Zero Stunting dan Menekan Kemiskinan

INFO TEMPO - Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan pada Pemerintah Kota Pekanbaru karena berhasil menekan angka kemiskinan dan stunting. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sumatera yang berlangsung di Palembang, pada Sabtu, 25 April 2026. Pemkot Pekanbaru menjadi pemenang kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting serta mendapatkan insentif fiskal senilai Rp 2 miliar.

Wali Kota Agung mengatakan pencapaian tersebut adalah hasil kerja semua pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat. Dia menjelaskan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas yang terus didorong secara berkelanjutan melalui program Zero Stunting. "Program ini menjadi fokus utama kami dalam memastikan tidak ada lagi kasus stunting di Pekanbaru," katanya.

Sepanjang 2025, Pemkot Pekanbaru mengerahkan 3.500 kader posyandu sampai tingkat kelurahan untuk aktif memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi gizi kepada masyarakat, dan melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Menurut dia, langkah tersebut efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Intervensi langsung di tingkat masyarakat juga dinilai mampu mempercepat penanganan kasus yang ditemukan.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pekanbaru yang juga istri Wali Kota Agung Nugroho, Sulastri mengatakan penanganan stunting harus dimulai dari data yang akurat di lapangan. Pendekatan langsung dalam program Zero Stunting, menurut Sulastri, menunjukkan pentingnya verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. "Pemerintah berupaya bekerja dari bawah, mendengar langsung, lalu bergerak cepat," kata Sulastri.

Dalam menekan kemiskinan, Pemkot Pekanbaru menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Strateginya, memastikan bantuan dan pelayanan kebutuhan dasar tepat sasaran agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengenai insentif fiskal, Wali Kota Agung Nugroho mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat keberlanjutan program Zero Stunting di Pekanbaru. Agung menambahkan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Pekanbaru untuk terus meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pemkot Pekanbaru menambah PAD melalui digitalisasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan program nyata, seperti perbaikan infrastruktur dasar sehingga meningkatkan kepuasan yang berdampak pada kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi, sampai penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan. Menurut Tito, langkah tersebut tidak hanya efektif meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan, dalam kurun waktu satu tahun, Pemkot Pekanbaru mampu menyelesaikan utang tunda bayar yang terjadi selama lebih dari satu dekade. Pada 2024, dia melanjutkan, Kota Pekanbaru sempat mengalami defisit anggaran. Namun di 2025 kondisi keuangan daerah berbalik menjadi surplus. (*)