Badan Komunikasi Bantah Pemerintah Setir Demo Dukung MBG

BADAN Komunikasi Pemerintah membantah ada upaya dari pemerintah untuk menyetir demonstrasi mendukung pelaksanaan proyek makan bergizi gratis (MBG). Unjuk rasa tandingan itu muncul di tengah meluasnya demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut pemerintah menghentikan proyek MBG  

"Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar," kata Pelaksana tugas Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Kurnia Ramadhana di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2026.

Kurnia menjelaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, siapa pun diperbolehkan menyampaikan pendapatnya. Rakyat berhak memberikan pendapat, baik yang menyetujui kebijakan pemerintah maupun yang mengkritiknya.

"Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut," ujar Kurnia.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch ini berujar, pemerintah tengah berupaya melakukan pembenahan tata kelola MBG. "Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal program makan bergizi gratis, sembari dilakukan perbaikan-perbaikan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru," ujar Kurnia.

Demonstrasi mendukung MBG di Jakarta terjadi, pada Senin, 22 Juni 2026. Massa beriring-iringan dari Gambir menuju Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan dukungan terhadap MBG. Mereka juga membawa bendera Merah Putih dan sejumlah poster menolak proyek MBG diberhentikan. 

Sejumlah demonstran mengaku menerima uang kisaran Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per orang untuk mengikuti unjuk rasa tersebut. Ketika ditanya mengenai adanya pemberian uang kepada pedemo, Kurnia tidak menjawab. "Tadi itu saja ya," ucap dia.

Di sisi lain, Kurnia juga enggan mengomentari isu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin yang menerima uang untuk mengkondisikan demonstrasi "Tata Ulang Indonesia" pada Senin, 15 Juni 2026 lalu. Abdimaludin mengaku menerima Rp 20 juta dari anggota polisi untuk mengubah titik demonstrasi.

"Aku jawab soal demo MBG, ya. Yang dugaannya katanya disetir pemerintah dan lain-lain. Aku jawab itu saja," ujar Kurnia.