Bagaimana Pemerintah Cina Mengatur Penggunaan AI di SD-SMA?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina belum lama ini mengeluarkan kebijakan yang ketat terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) di jenjang pendidikan dasar sampai menengah (SD-SMA). Langkah tersebut diambil guna mengatur pemanfaatan AI generatif agar tidak menggantikan peran guru dan melindungi perkembangan kognitif siswa sejak usia dini.

Dilansir dari Global Times, aturan ini dituangkan dalam dua pedoman baru yang bertujuan mengembangkan pendidikan AI secara bertahap dan terstruktur di sekolah-sekolah. Dalam aturan tersebut, siswa SD dilarang menggunakan AI secara mandiri untuk membuat tugas atau konten, sementara guru tidak boleh menggantikan perannya dengan bantuan AI generatif.

Dua pedoman yang dirilis adalah pedoman pendidikan umum AI dan panduan penggunaan AI generatif di sekolah dasar dan menengah. Pedoman tersebut menjadi langkah penting untuk memajukan pendidikan AI secara ilmiah dan sistematis.

Pedoman pendidikan umum AI bertujuan membangun sistem pendidikan yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan, dengan fokus pada literasi AI. Kurikulum disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan konsep dasar di SD, memperdalam prinsip teknis dan aplikasi AI di SMP, hingga menekankan inovasi dan pemikiran sistem di SMA.

Di tingkat SD, fokusnya adalah membangkitkan rasa ingin tahu dan pemahaman dasar tentang AI. Saat di SMP, siswa belajar lebih dalam mengenai cara kerja dan aplikasi AI sehari-hari. Sedangkan di SMA siswa didorong untuk berpikir kritis dan berinovasi menggunakan teknologi AI.

Tujuan utama dari pedoman ini adalah menyiapkan siswa agar siap menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan berteknologi tinggi. Pendidikan AI diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai penting seperti kreativitas, kerja sama manusia dan AI, serta tanggung jawab sosial, menurut laporan majalah People's Education.

Sementara itu, pedoman penggunaan AI generatif menekankan standar yang jelas untuk pemanfaatan teknologi ini di sekolah dasar dan menengah. Tujuannya agar AI digunakan dengan aman, tepat, dan efektif untuk mendukung proses belajar, memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, serta membantu pengelolaan pendidikan secara cerdas. Namun keamanan data dan etika tetap menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, Cina berencana mewajibkan pelajaran AI bagi siswa SD dan SMP mulai 1 September 2025. Dikutip dari Tech in Asia, sekolah harus menyediakan minimal delapan jam pelajaran AI per tahun ajaran, baik sebagai mata pelajaran tersendiri maupun terintegrasi dalam kurikulum lain seperti sains dan teknologi informasi.

Pendidikan wajib di Cina terdiri dari enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, dan tiga tahun sekolah menengah atas. Inisiatif ini juga bertujuan menciptakan model pembelajaran ‘guru-siswa-mesin’ serta mengintegrasikan etika AI dalam pendidikan.

Langkah ini sejalan dengan ambisi Cina untuk memperkuat posisinya di sektor AI secara global. Pemerintah telah mendukung pengembangan model AI berskala besar, dan Menteri Pendidikan Huai Jinpeng menyoroti potensi AI dalam mendorong inovasi pendidikan. Sebuah buku putih tentang AI dalam pendidikan diperkirakan akan dirilis akhir tahun ini.

Cina bukan satu-satunya negara yang mengintegrasikan AI dalam pendidikan. Tahun lalu, California di AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan literasi AI dalam kurikulum sekolah. Italia juga mulai menguji alat AI di beberapa kelas sebagai upaya meningkatkan keterampilan digital siswa.

Kebijakan pendidikan AI ini juga mencerminkan kemajuan Cina dalam persaingan industri AI global. Startup AI asal Cina, DeepSeek, sempat menarik perhatian dunia awal tahun ini dengan model penalaran berbiaya rendah yang mampu bersaing dengan ChatGPT, namun dengan biaya jauh lebih murah.