CPNS 2026, Simak Cara Hindari Hoaks Pendaftaran dan Modus Penipuan

Liputan6.com, Jakarta -  Pendaftaran CPNS 2026 belum dirilis pengumuman resminya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pasalnya dua instansi tersebut masih fokus pada penyelesaian berbagai tahapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun pada periode sebelumnya, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Meskipun demikian, antusiasme  masyarakat  pada pendaftaran CPNS 2026  agar bisa berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap tinggi. Banyak pihak menantikan informasi terkini seputar kapan pendaftaran akan dibuka, Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh oknum yang menyebar hoaks yang dijadikan modus penipuan.

Penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada sumber resmi pemerintah.  Calon pelamar diimbau untuk selalu memantau informasi dari kanal-kanal resmi agar tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen ASN. 

Agar tidak menjadi korban hoaks, perlu menyimak panduan lengkap untuk mengenali dan menghindari berbagai modus penipuan atau hoaks yang kerap beredar. 

Meningkatnya minat terhadap CPNS 2026 juga diiringi dengan maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen ASN. Masyarakat perlu sangat berhati-hati dan memahami ciri-ciri hoaks CPNS agar tidak menjadi korban. Salah satu modus paling umum adalah janji kelulusan tanpa tes atau melalui jalur khusus. Penipu sering menjanjikan kelulusan otomatis tanpa SKD atau SKB, atau menawarkan "jalur dalam" dengan imbalan sejumlah uang. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen ASN transparan, berbasis sistem CAT, dan tidak ada jalur belakang.

Modus penipuan lainnya adalah permintaan biaya. Jika ada informasi yang meminta transfer uang untuk administrasi, pelatihan, pengurusan berkas, atau jaminan kelulusan, itu adalah penipuan. Semua proses pendaftaran CPNS tidak dipungut biaya sepeser pun. Pelaku juga sering mengaku sebagai pejabat instansi pemerintah, pegawai BKN, atau panitia seleksi resmi untuk meyakinkan korban. Waspadai juga dokumen palsu, seperti surat penetapan CPNS dengan tanda tangan basah Kepala BKN, karena BKN telah menggunakan tanda tangan digital sejak 2018.

Surat pengumuman palsu seringkali berbentuk PDF berlogo instansi pemerintah namun berisi narasi aneh, rancu, atau menjanjikan pengangkatan melalui jalur khusus dengan pembayaran di muka. Penggunaan bahasa yang tidak profesional, banyak kesalahan tata bahasa, atau ejaan yang tidak baku juga menjadi indikasi kuat bahwa informasi tersebut palsu. Informasi hoaks sering disebarkan melalui media sosial, email pribadi, atau pesan singkat, bukan melalui situs resmi pemerintah yang terverifikasi.

Selain modus penipuan umum, calon pelamar juga harus mewaspadai situs web palsu yang dibuat menyerupai situs resmi pemerintah. Situs resmi BKN dan KemenPAN-RB selalu menggunakan domain .go.id, seperti sscasn.bkn.go.id, bkn.go.id, atau menpan.go.id. Situs palsu sering menggunakan domain lain seperti .com, .net, .org, atau domain yang tidak sesuai dengan nama instansi. Perhatikan juga desain dan tata letak situs; situs palsu mungkin memiliki desain tidak rapi, font berbeda-beda, gambar buram, atau kualitas logo instansi yang rendah.

Informasi yang ditampilkan di situs palsu seringkali tidak akurat atau tidak lengkap, bertentangan dengan informasi resmi yang dipublikasikan oleh BKN atau instansi terkait. Situs palsu juga mungkin tidak memiliki alamat email atau nomor telepon kontak yang valid. Lebih lanjut, situs web palsu dapat meminta data pribadi sensitif seperti KTP, KK, email, nomor rekening, atau foto selfie dengan dalih verifikasi, yang sebenarnya bertujuan untuk penipuan lanjutan.

Untuk menghindari hoaks, selalu akses informasi hanya melalui situs web resmi pemerintah dan akun media sosial resmi instansi yang memiliki tanda verifikasi (centang biru). Jangan pernah percaya janji kelulusan instan atau pihak yang meminta uang. Panitia seleksi tidak akan pernah menghubungi peserta secara pribadi untuk meminta uang atau data sensitif. Jika menerima pesan atau informasi mencurigakan, abaikan, jangan berikan data pribadi, dan laporkan ke pihak berwenang.