Dandhy Laksono: Pembubaran Nobar Film Pesta Babi di Kampus Paradoks

SUTRADARA film dokumenter berjudul "Pesta Babi" Dandhy Dwi Laksono menyoroti sikap reaktif sejumlah perguruan tinggi terhadap kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi.

Dia mengatakan, alih-alih menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berekspresi, kampus justru menjadi ruang yang rawan dan anti terhadap isu-isu sensitif, terutama yang menyangkut persoalan di tanah Papua.

"Ini paradoks," kata Dandhy melalu pesan suara kepada Tempo, Ahad, 10 Mei 2026.

Adapun, kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi dibubarkan paksa oleh pihak kampus. Kampus yang dimaksudkan antara lain Universitas Islam Negeri Mataram; Universitas Mandalika; dan Universitas Mataram.

Di Universitas Mataram misalnya, kegiatan dibubarkan sebelum film Pesta Babi diputar oleh panitia. Wakil Rektor III Universitas Mataram Sujita mengatakan, pemutaran film tidak diizinkan tanpa alasan apapun.

Ia mengaku telah menonton film tersebut dan menyimpulkan jika isi film tidak pantas dipertontonkan di lingkungan kampus. Sebab, isinya dinilai mendiskreditkan pemerintah.

Karenanya, kata dia, berdasarkan keputusan bersama, Universitas Mataram menolak pemutaran film Pesta Babi demi alasan menjaga kondusifitas kampus. "Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola," kata Sujita di Universitas Mataram, 7 Mei 2026.

Dandhy Laksono menilai, dalih menjaga kondusivitas semakin memperlihatkan paradoks yang dilakukan kampus. Ia mengingatkan, kampus adalah tempat yang paling kondusif untuk membahas maupun mendiskusikan pelbagai hal yang dianggap tak cocok dibicakan di ruang umum.

Apalagi, dia mengklaim, film Pesta Babi sebelumnya juga telah ditonton oleh anak-anak SMP, SMA, maupun pondok pesantren. "Ini sangat aneh ketika kemudian justru di luar kampuslah film ini malah dianggap kondusif," ujar Dandhy.

Film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua.

Film berdurasi sekitar 90 menit ini menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua seperti di Merauke, Boven Digoel, maupun Mappi dalam melawan ekspansi proyek strategis nasional (PSN).