Gerakan Nurani Bangsa Bertemu Megawati, Bahas Apa?

TOKOH dan akademikus yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 Juni 2026.

Perwakilan gerakan, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pertemuan itu membahas mengenai isu aktual. “Kami bicara kehidupan masyarakat dan pemerintahan,” kata Lukman usai pertemuan dengan Megawati.

Mantan Menteri Agama itu enggan menyampaikan secara rinci isi pembicaraan dan pandangan yang disampaikan oleh Megawati. “Beliau melalui asam garam pengalaman yang sangat panjang di politik,” ujar dia.

Lukman mengklaim pertemuan mereka dan Megawati telah dirancang sejak lama. Kata Lukman Gerakan Nurani Bangsa memiliki agenda mengunjungi tokoh bangsa, khususnya mantan presiden dan wakil presiden. Ia menambahkan, pada 2025, gerakan sudah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Ma’ruf Amin.

Adapun Megawati tak memberikan keterangan pers kepada media usai pertemuan 2 jam dengan Gerakan Nurani Bangsa.

Megawati terlihat menyempatkan foto bersama sejumlah perwakilan gerakan seperti Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Franz Magnis-Suseno, Hilmar Farid, dan istri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah. Pertemuan tersebut diadakan di kantor Megawati Institute.

Perwakilan gerakan yang juga hadir dalam pertemuan, Laode M. Syarif, menuturkan salah satu topik yang dibahas gerakan dan Megawati adalah mengenai proses legislasi Revisi Undang-Undang Polri di Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi UU Polri disahkan oleh DPR pada 9 Juni 2026.

Laode mengatakan revisi UU Polri disahkan hampir tanpa konsultasi publik yang memadai. Menurut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, hasil undang-undang tidak mencerminkan suara masyarakat. Ia menyinggung DPR dan pemerintah yang tidak mengakomodasi rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. “Kami meminta kepada DPR dan pemerintah, tolong memperhatikan apa sih yang disuarakan masyarakat,” kata Laode. 

Pertemuan ini digelar di tengah situasi bangsa yang tengah menghadapi tekanan ekonomi. Presiden Prabowo juga mendapat tekanan dari massa mahasiswa yang menuntut penghentian berbagai program yang memboroskan keuangan negara seperti makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa juga menyoroti soal revisi UU Polri.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pembahasan revisi UU Polri telah melalui partisipasi publik yang luas.

Mahasiswa menggelar demo di berbagai daerah. Hari ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII menggelar aksi di depan gedung DPR untuk menuntut evaluasi berbagai program Prabowo.

Epi Susanti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.