Hoaks Cek Status Bansos PKH BPNT 2026 Beredar, Simak Cara Resmi untuk Hindari Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Hoaks cek status bansos PKH BPNT beredar di tengah masyarakat lewat media sosial, kabar bohong tersebut biasanya mengarahkan masyarakat untuk mengakses link yang diklaim untuk memeriksa daftar penerima bantuan. 

Seperti diketahui, bansos PKH BPNT sebagai upaya mendukung kesejahteraan masyarakat. Penerima manfaat kini dapat dengan mudah memverifikasi status pencairan bansos PKH BPNT mereka melalui dua jalur resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial.

Kemudahan akses informasi ini menjadi krusial, mengingat pentingnya bantuan tersebut bagi keluarga prasejahtera dan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses pengecekan status penerima dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat digital, kapan saja dan di mana saja.

Selain kemudahan pengecekan, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang kerap mengatasnamakan program bansos. Memahami cara cek status dan mengenali ciri-ciri penipuan adalah langkah awal untuk melindungi diri dari kerugian.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan dua opsi resmi bagi masyarakat untuk mengecek status penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Kedua opsi ini, yaitu melalui situs web resmi dan aplikasi "Cek Bansos", dirancang untuk memberikan kemudahan dan transparansi informasi kepada publik.

Untuk pengecekan melalui situs web resmi, masyarakat dapat mengunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Setelah memilih wilayah sesuai KTP dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk nama, kategori desil, dan status bantuan. Penting untuk diingat bahwa situs resmi hanya akan meminta NIK atau data wilayah dan nama lengkap, bukan data sensitif lainnya.

Opsi kedua adalah melalui aplikasi "Cek Bansos" yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan pengecekan status, tetapi juga fitur untuk mengusulkan diri atau orang lain yang layak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta memberikan sanggahan terhadap penerima yang dianggap tidak tepat. Setelah mengunduh dan membuat akun, pengguna dapat memasukkan NIK KTP dan kode verifikasi untuk melihat informasi bansos.

Maraknya program bantuan sosial seringkali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Masyarakat perlu sangat berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pencairan bansos PKH BPNT, yang seringkali meniru nama dan logo resmi untuk mengelabui korban.

Salah satu modus yang paling umum adalah situs web palsu. Situs resmi pemerintah Indonesia selalu berakhiran .go.id, contohnya cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan situs dengan akhiran lain seperti .com, .net, atau .org yang meminta data sensitif, patut dicurigai sebagai situs palsu yang bertujuan mencuri data pribadi. Situs resmi hanya meminta NIK atau data wilayah dan nama, bukan foto KTP, nomor rekening, atau OTP.

Selain situs palsu, penipuan juga sering terjadi melalui tautan palsu yang disebarkan via SMS, pesan instan, atau media sosial. Tautan ini dirancang untuk mengarahkan korban ke situs phishing yang mencuri data pribadi atau informasi keuangan. Penipu juga kerap meminta data pribadi sensitif seperti nomor Telegram, nomor telepon, hingga kode OTP, atau menjanjikan pencairan cepat dengan imbalan biaya administrasi. Kementerian Sosial tidak pernah meminta uang atau data sensitif melalui pesan pribadi.