Istana Hormati Demo Ojol Selama Menjaga Ketertiban

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan Presiden Prabowo Subianto menanggapi demo ojek online atau ojol di Jakarta pada Selasa siang, 20 Mei 2025. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah menghormati unjuk rasa yang digelar mitra ojol. Menurut dia, demonstrasi adalah salah satu hak berekspresi yang harus dihormati.

“Silakan saja. Asal mereka tahu demo itu ada hal-hal yang mesti diperhatikan, tidak mengganggu ketertiban, tidak melanggar hukum,” kata Juri saat ditemui di Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, 20 Mei 2025.

Juri mengatakan pemerintah akan mendengarkan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) melakukan aksi demonstrasi bersama para pekerja dan komunitas pengemudi ojek daring atau ojek online, taksi online, dan kurir pada Selasa, 20 Mei 2025. Selain unjuk rasa di berbagai daerah, SPAI juga bakal menyerukan aksi mematikan aplikasi atau off bid massal di momen tersebut.

“Aksi off bid massal satu Indonesia ini sebagai wujud protes kita atas kondisi kerja tidak layak yang dirasakan sehari-hari, yang terus-menerus memeras tenaga kerja pengemudi ojol,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangannya, Kamis, 15 Mei 2025. 

Lily menjelaskan kondisi para pengemudi ojol saat ini jauh dari kata layak, termasuk adanya potongan biaya dari platform yang mencapai 70 persen. Dia menyebut mitra pengemudi ojek online memperoleh upah sebesar Rp 5.200 dari hasil jasa mengantarkan makanan, sedangkan pelanggan membayar ke aplikator sebesar Rp 18.000. 

“Dari sini jelas terlihat platform mendapat keuntungan dengan cara memeras keringat pengemudi ojol,” ucap Lily. 

Oleh sebab itu, lanjut dia, SPAI mendukung tuntutan potongan 10 persen atau bahkan dihapus. Selain itu, pihaknya juga meminta aplikator memberikan kejelasan mengenai tarif penumpang, barang, dan makanan yang setara dan adil. 

SPAI juga mendukung dihapuskannya skema atau program diskriminatif yang membuat orderan prioritas bagi sebagian pengemudi ojol yang ikut skema tersebut. Program diskriminatif yang dimaksud, antara lain GrabBike Hemat, skema aceng (argo goceng) di Gojek, skema slot, skema hub di ShopeeFood, skema prioritas di Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo, Deliveree, dan lainnya. Dia pun mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat regulasi yang jelas bagi pengemudi ojol. 

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, sekitar 500 ribu pengemudi ojol akan menggelar unjuk rasa besar-besaran. 

“Garda Indonesia sebagai Asosiasi Pengemudi Ojol menyatakan meminta maaf kepada warga Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), karena pada Selasa, 20 Mei 2025, Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda dua dan empat dalam aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi Aksi Akbar 205,” ucap Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara. 

Raden mengatakan bahwa aksi demonstrasi akan diikuti oleh pengemudi ojol di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Cirebon, Banten Raya, Lampung, hingga Palembang. Dia menyebut Aksi Akbar 205 yang dimulai pukul 13.00 hingga selesai akan difokuskan di Istana Merdeka, Kemenhub, dan Gedung DPR RI. 

Adil Al Hasan dan Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini