JPPI Kritik MBG 2027 Pakai Dana Pendidikan Rp 224 Triliun

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia mengkritik keras pagu anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2027 masih menggunakan anggaran fungsi pendidikan sekitar Rp 224 triliun. Pagu anggaran BGN itu, sekitar 98 persen akan digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, pagu anggaran yang direncanakan oleh pemerintah untuk BGN itu bertolak belakang dengan janji penghematan yang disampaikan pimpinan baru BGN. “Klaim soal rencana refocussing atau menghentikan MBG untuk sekolah elite itu omong kosong dan hanya sekadar gimik peredam kritik,” ujar Ubaid saat dikonfirmasi pada Rabu, 17 Juni 2026.

Jika memang benar akan ada pemangkasan besar-besaran, Ubaid menilai seharusnya perencanaan anggaran sudah mulai membicarakan bagaimana MBG hanya menyasar untuk kelompok rentan (miskin). “Logikanya anggaran tahun depan itu harus turun atau dikunci. Bukan malah membengkak,” kata Ubaid.

Seperti diketahui, anggaran BGN pada tahun ini sekitar Rp 268 triliun. Pagu anggaran yang dipaparkan untuk tahun depan naik menjadi Rp 270 triliun. Anggaran fungsi pendidikan yang digunakan untuk program MBG juga naik, dari yang sebelumnya atau tahun ini sebesar Rp 223 triliun, tahun depan akan menggunakan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 224 triliun.

JPPI secara tegas menolak dan menuntut pemerintah untuk mengembalikan Rp 224 triliun tersebut sepenuhnya ke dalam fungsi murni pendidikan. “Khususnya untuk membiayai sekolah gratis dan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN,” ujar Ubaid.

Menurut dia, anak-anak tidak membutuhkan makan gratis dari sekolah jika setiap hari mereka dibayang-bayangi putus sekolah karena tak mampu membayar uang komite atau uang pangkal pendidikan. Menurut Ubaid, yang dibutuhkan anak Indonesia adalah sekolah gratis.

Selain itu, JPPI juga menuntut agar pemerintah memisahkan anggaran BGN dari fungsi pendidikan. “Jika pemerintah bersikeras menjalankan program MBG, cari dari pos anggaran lain (seperti ketahanan pangan atau sosial). Jangan rampas hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang layak dan aman,” kata Ubaid.

Juru bicara sekaligus Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menuturkan, angka Rp 270 triliun bukan merupakan angka final. Dia menyebutkan, Rp 270 triliun masih berupa angka perkiraan awal. “Itu anggaran yang disusun oleh kepemimpinan Pak Dadan,” kata Arum saat dikonfirmasi pada Rabu, 17 Juni 2026.

Dadan yang dimaksudkan Arum adalah Dadan Hindayana, bekas Kepala BGN yang kini jadi tersangka dugaan korupsi di Kejaksaan Agung. 

Saat kepemimpinan BGN di bawah Dadan saat itu asumsi penerima manfaat untuk tahun 2027 sebanyak 81.534.454 orang. Arum menjelaskan, di era kepemimpinan BGN yang baru, akan ada penataan ulang penerima manfaat. “Angkanya akan jauh berkurang,” ujar Arum.

Dia memastikan anggaran program MBG tahun depan tidak akan naik. Namun, dia juga belum bisa memastikan berapa pengurangan yang akan ditetapkan pada pagu anggaran tahun 2027 nanti. “Kami masih dalam proses penyusunan kembali. Masih akan dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu. Tunggu saja angka finalnya ya,” kata Arum.