Kemendagri Beri Kemensos HGB Aset Pemda untuk Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Kementerian Sosial akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk aset lahan dan bangunan pemerintah daerah yang dipinjamkan untuk Sekolah Rakyat.

Tito mengatakan kementeriannya akan mengirimkan draf ke kepala daerah untuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial. Perjanjian kerja sama ini untuk mencatat aset Pemda yang dipinjampakaikan ke Kemensos. 

“Kemensos akan diberikan HGB, Hak Guna Bangunan, untuk menggunakan saja, tidak menjadi HPL (Hak Pengelolaan Lahan),” kata Tito di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, 20 Mei 2025.

Tito mengatakan Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang menyinkronkan data lahan yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat. Sebab ada aset lahan yang tercatat di pemerintah daerah dan pusat. 

“Sambil menunggu ini rekonsiliasi data, jalan cepatnya biar enggak mengganggu program Kemensos, maka nanti status HPL-nya tetap sesuai dengan yang dicatat di dalam aset pemerintah pusat atau daerah,” ucap Tito.

Mantan Kapolri ini mengatakan baru ada 64 titik dari total 351 usulan pemerintah daerah yang memenuhi syarat kriteria lahan untuk Sekolah Rakyat. 

Tito mengatakan total 351 usulan tersebut berasal dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun tidak semuanya memenuhi keiteria, misalnya, luas tanah minimal 5 hektare tanpa ada sengketa lahan disertai kelengkapan infrastruktur seperti jalan, air, listrik, dan akses ke permukiman. 

“Dari segi lahannya saja, kami mengecek gabungan antara tim Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemda, dan dari Kementerian Pekerjaan Umum, baru 64 dari 351 itu yang lahannya di atas 5 hektare,” kata Tito.

Ia mengatakan dirinya bersama Menteri Sosial dan Menteri Pekerjaan Umum akan mengadakan rapat dengan pemerintah daerah untuk menjelaskan kriteria Sekolah Rakyat. Sehingga pemerintah daerah tak asal sekadar usul Sekolah Rakyat. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hingga saat ini ada 65 titik yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk Sekolah Rakyat. Jumlah ini akan bertambah. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial masih memverifikasi kelayakan 35 titik lain. 

“Kemungkinan lebih dari 30 sudah dinyatakan layak. Tapi yang sudah pasti dan sekarang sudah proses renovasi itu adalah 65 titik,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Gus Ipul mengatakan 65 titik bisa menampung total 6.800 siswa. Apabila 35 titik yang dalam proses verifikasi layak, total bisa menampung 10 ribu siswa. Ia mengatakan pemerintah menargetkan mencapai 100 titik Sekolah Rakyat untuk bisa dimulai pada Juli tahun ini.