Kemendikti Kucurkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Kampus Swasta

KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengucurkan bantuan ratusan juta rupiah untuk perguruan tinggi swasta (PTS) melalui Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PPPTS) 2026. Setiap kampus penerima akan memperoleh dana antara Rp 500 juta hingga Rp 650 juta.

Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek Muhammad Najib mengatakan bantuan tersebut diberikan dalam dua skema. Skema A senilai Rp 500 juta difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran melalui penyediaan peralatan dasar seperti teknologi informasi dan laboratorium.

Sementara itu, Skema B dengan nilai Rp 650 juta diarahkan untuk memperkuat keunggulan dan relevansi kampus dengan kebutuhan industri. Bantuan ini mencakup penyediaan peralatan laboratorium yang lebih spesifik dan berteknologi lebih tinggi.

“Program ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi, khususnya di PTS,” kata Najib dalam peluncuran program PPPTS tahun 2026 di Kantor Kemendiktisaintek, Senin, 13 April 2026.

Najib mengatakan, program ini bukan kebijakan baru. Pada 2024, bantuan serupa pernah disalurkan. Namun, hanya menjangkau 60 PTS. Jumlah penerima meningkat tajam menjadi 403 PTS pada 2025, dan pemerintah menargetkan cakupan yang sama pada 2026.

Kemendiktisaintek menetapkan sejumlah indikator untuk menilai efektivitas program. Pada Skema A, evaluasi mencakup penerapan metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek, tingkat kepuasan mahasiswa, serta tingkat kelulusan mata kuliah.

Adapun pada Skema B, indikator diperluas hingga mencakup efisiensi pendidikan, rasio lulusan terhadap jumlah mahasiswa, serta persentase lulusan yang memperoleh gaji pertama di atas upah minimum regional (UMR). Pemerintah juga akan menilai keterlibatan kampus dalam program kreativitas mahasiswa dan kerja sama dengan industri.

Selain dua skema tersebut, pemerintah menyiapkan skema kemitraan antarperguruan tinggi swasta. Dalam skema ini, kampus yang lebih maju akan membina PTS lain untuk meningkatkan kualitas secara kolektif.

Najib mengatakan, melalui program ini pemerintah menargetkan peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi. Dengan penguatan fasilitas dan kapasitas program studi, diharapkan daya tampung mahasiswa meningkat dan lulusan lebih terserap di dunia kerja.