Komisi I DPR Berharap Solusi Dua Negara Bisa Damaikan Palestina dan Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Ketua Komisi I DPR Dave Laksono berharap solusi dua negara yang sedang didorong Indonesia dan Prancis bisa mendamaikan Palestina dan Israel. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mengatakan konsep solusi dua negara sudah disampaikan di berbagai forum sejak lama, tetapi Israel dan negara-negara barat masih dalam posisi belum sepenuhnya menerima konsep tersebut. 

“Nah, memang ada dalam pembicaraan dengan Presiden Emmanuel Macron, hal tersebut sudah sempat dibahas. Sekarang tinggal membutuhkan dukungan seluruh dunia, seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa konsep itu bisa diterima dan bisa dijalankan,” kata Dave saat dihubungi pada Ahad, 1 Juni 2025. 

Menurut Dave, apabila perdamaian di Timur Tengah terwujud, serta pembangunan manusia dan kesejahteraan terjamin, tentu bisa terdampak langsung buat pertumbuhan ekonomi secara global. “Kenapa? Karena berkurangnya sebuah konflik yang cukup menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan juga daya sumber lainnya yang dirasakan oleh seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin, sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan Israel. Namun Hasanuddin membeberkan tiga syarat utama sebelum pemerintah mengakui Israel. “Pertama, Israel harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” kata Hasanuddin pada Ahad, 1 Juni 2025.

Syarat kedua, Hasanuddin menegaskan Israel harus segera menghentikan agresi militernya dan mundur dari wilayah teritorial Palestina. Ketiga, Iarael harus hidup berdampingan dengan negara Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. “Setelah itu, baru kita buka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel,” ucap purnawirawan mayor jenderal TNI Angkatan Darat ini.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mardani Ali Sera mengatakan kemerdekaan Palestina tak cukup untuk Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ia mengatakan Israel juga harus diselidiki atas genosida terhadap Palestina dan rakyatnya. “Semua perilaku melanggar tata internasional mesti diselidiki,” kata Mardani kepada Tempo, Jumat, 30 Mei 2025.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan, kejadian di negara bekas Yugoslavia bisa menjadi preseden. Saat itu mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Miloševi diadili sebagai penjahat perang. Mardani menegaskan bukan hanya Israel yang mesti dihukum, tetapi juga pihak yang membantu genosida Palestina. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel kalau mengakui kemerdekaan Palestina. Ucapan itu dilontarkan Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.

Prabowo mengatakan satu-satunya kemerdekaan bagi Palestina adalah dengan solusi dua negara. “Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Prabowo. 

Sementara Macron mengatakan Prancis akan mendorong kemerdekaan Palestina dalam konferensi tingkat tinggi solusi dua negara di New York, Amerika Serikat, pada Juni 2025.

Dalam KTT tersebut, Macron mengungkapkan Prancis dan Arab Saudi akan memberikan dorongan baru untuk pengakuan negara Palestina, termasuk pengakuan terhadap Israel untuk hidup aman dan damai di kawasan Timur Tengah.  

“Kami juga berkomitmen untuk memulai kembali proses menuju solusi dua negara, pengakuan timbal balik, dan perdamaian yang berkelanjutan,” kata Macron di Istana Merdeka, Jakarta, 28 Mei 2025.

Macron mengatakan langkah ini persis dengan posisi Indonesia seperti yang disampaikan Prabowo, yakni satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah solusi politik jangka panjang.

Namun Macron menegaskan Prancis tidak menganut standar ganda. Ia mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2024. Menurut dia, Israel memiliki hak membela diri. Namun sejak saat itu, Macron mengatakan Prancis menggelar konferensi kemanusiaan pertama untuk Gaza pada 2023.

“KTT di New York untuk memberikan dorongan baru bagi pengakuan negara Palestina serta pengakuan terhadap Israel dan haknya untuk hidup damai dan aman di kawasan tersebut,” katanya. 

PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17–20 Juni 2025 di New York.