Koperasi Desa Merah Putih Menuai Kritik, Budi Arie: Musuh Program Ini Adalah Ketakutan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah menanggapi keraguan masyarakat ihwal program Koperasi Desa Merah Putih dengan melibatkan banyak kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam program ini. Ia meyakini masyarakat desa akan merasakan manfaat koperasi ini tak lama lagi.

"Musuhnya Koperasi Desa Merah Putih itu adalah ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme, bukan keragu-raguan," ujar Budi Arie dalam Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih se-Jawa Tengah di Semarang, Selas, 6 Mei 2025, dikutip dari siaran pers.

Ketua Umum Projo itu meminta masyarakat menghilangkan stereotip negatif terhadap program ini, termasuk keraguan, kecurigaan, dan ketakutan. Sebab, menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya sejak awal. Ia menyebut negara ini dibangun oleh optimisme, bukan keraguan. "Karena kita semua petarung. Negara ini di bangun para petarung dan Jawa Tengah terkenal sebagai provinsi petarung," ucap Budi Arie.

Eks Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengklaim, operasional program Koperasi Desa Merah Putih akan dilaksanakan secara profesional dan kredibilitas akan terjaga dengan baik. Karena itu, struktur pengurus koperasi ditunjuk secara terbuka melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Adapun pengawasan akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih, ujar Budi Arie, harus dikelola dengan transparan, profesional dan akuntabel. Ia mengklaim akan membentuk kelembagaan ekonomi khususnya di desa yang sangat kuat, tangguh dan berkelanjutan.

Budi Arie juga meminta kesediaan dari BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Pos Indonesia (Persero) turut mengawal dan mendampingi kegiatan usaha dari koperasi. Semakin banyak pihak yang terlibat, menurut dia, akan semakin besar peluang keberhasilan program ini. "Yang pasti pemerintah Kabinet Merah Putih tidak akan lepas tangan," ucap Budi Arie.

Pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih belakangan ramai menuai kritik lantaran dianggap tak sesuai demgan prinsip-prinsip koperasi yang mandiri, otonom, dan demokratis.

Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi (Akses) Suroto mengkritik pendekatan top-down atau sentralistik pemerintah dalam membentuk 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih. "Seperti halnya orang mendirikan bisnis. Kalau bisnis dimodali sama mertua semua kan hancur. Tanggung jawabnya tidak ada,” ujar CEO Induk Koperasi Rakyat (Inkur) ini saat dihubungi, Jumat, 25 April 2025.

Pendekatan sentralistik, ujar Suroto, juga pernah diambil pemerintah saat mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) era Orde Baru. Alih-alih melejit, bantuan infrastruktur dan subsidi yang diguyur pemerintah justru membuka peluang moral hazard karena menjadi bancakan pengurus.

Suroto mencontohkan, kala itu pemerintah membantu KUD dengan beragam privilese seperti bisnis penyaluran pupuk dan penyerapan gabah. Pemerintah juga memfasilitasi koperasi itu dengan mendirikan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Bank Umum Koperasi (Bukopin). “Pemerintah tidak belajar dari kesalahan di masa lalu,” ujar Suroto.