Menteri Agama dan HKBP Serukan Penyelamatan Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Berdiskusi sekitar 70 menit di ruang VVIP Masjid Istiqlal, Jakarta jelang petang, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan kegembiraannya terhadap kesamaan visi yang disampaikan pengurus pusat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP.

Menurut Nasaruddin, visi HKBP menghentikan kerusakan lingkungan yang terus terjadi di Indonesia, sejalan dengan visi yang dimiliki Yayasan Masjid Istiqlal dan Kementerian Agama. Ia menyerukan penyelamatan lingkungan dengan pendekatan rohani.

"Tanpa lingkungan hidup yang sehat, tidak mungkin manusia akan memiliki pikiran, jiwa, dan tubuh yang sehat juga," kata Nasaruddin di ruang VVIP Masjid Istiqlal, Rabu 28 Mei 2025.

Pendekatan rohani yang dimaksud, dia menjelaskan, ialah penerapan diksi agama dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Misalnya, pembabatan hutan yang menyebabkan timbulnya bencana banjir bandang yang merupakan perbuatan dosa.

Menurut Nasaruddin, timbulnya bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, tidak hanya merugikan manusia, namun juga mahluk hidup lainnya. Apalagi, dalam setiap agama diajarkan untuk saling mengasihi seluruh mahluk hidup.

"Semoga kesamaan visi ini dapat berkontribusi untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistem sesuai kewajiban agama," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Dalam kesempatan serupa, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan mengatakan, mereka terus berupaya menyelamatkan kerusakan lingkungan dengan pendekatan-pendekatan agama.

Misalnya, seruan untuk menutup pabrik pulp milik PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Alasannya, keberadaan PT TPL telah memicu berbagai bentuk krisis sosial dan ekologis yang menyebabkan timbulnya bencana.

Bencana itu, kata dia, terjadi berulang kali seperti banjir bandang di kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. Padahal, sebelumnya kawasan itu tak pernah terkena bencana banjir yang menyebabkan kesengsaraan pada masyarakat.

"Sumatera Utara, khususnya area Tapanuli Raya saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Maka dari itu, kami menyerukan agar pemerintah memiliki visi yang sama, visi untuk menyelamatkan lingkungan," kata Victor.

HKPB, dia melanjutkan, juga meminta agar pemerintah mempelajari kegagalan program food estate holtikultura di Desa Ria-Ria, Humbang Hasudutan sebelum memaksakan perluasan lahan untuk program lumbung pangan di Pakpak Bharat, Tapanuli Utara.

Menurut Victor, rencana pemerintah untuk menambah luas area tersebut seluas 15 ribu hektare, harus dilakukan berdasarkan kajian yang empiris oleh para ahli dan melibatkan masyarakat di dalamnya.

"Jangan sampai penambahan area lahan menyebabkan rusaknya hutan yang menyengsarakan masyarakat," ujar pemimpin tertinggi gereja HKBP itu.