MTI: Krisis Energi Momentum Beralih ke Transportasi Umum

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum mempercepat transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum. Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan, kebijakan yang berfokus pada pengendalian mobilitas belum cukup untuk menghadapi krisis energi dalam jangka panjang.

“Kami mendorong percepatan peralihan menuju sistem transportasi berbasis angkutan umum, reorientasi subsidi energi menjadi subsidi transportasi publik, penguatan layanan angkutan umum di wilayah perkotaan dan perdesaan, serta integrasi sistem logistik nasional, kata Haris dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu, 15 April 2026.

Krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia. Haris mengatakan sektor transportasi menjadi yang paling rentan karena menyerap 50 persen konsumsi BBM nasional dan masih didominasi oleh kendaraan pribadi.

Meski pemerintah mengambil langkah cepat seperti pembatasan konsumsi BBM dan penerapan skema kerja dari rumah (WFH), Haris menilai kebijakan tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh transformasi sistem secara struktural.

Ia mengingatkan akan potensi efek samping dari kebijakan tersebut. Seperti pergeseran perjalanan ke aktivitas nonproduktif yang tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas di sektor tertentu, serta inefektivitas tanpa dukungan transportasi publik yang memadai.

Karena itu, kata dia, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan melalui simulasi dampak dengan pendekatan before–after analysis. Indikator yang dapat digunakan antara lain perubahan volume perjalanan harian, konsumsi BBM sebelum dan sesudah WFH, serta perubahan pola perjalanan.

Selain itu, Haris juga menyoroti tren kenaikan harga energi yang bisa berdampak langsung pada biaya transportasi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM memperbesar risiko terutama karena sistem transportasi nasional masih didominasi oleh kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan umum belum merata, khususnya di kota menengah dan wilayah perdesaan.

Selain itu, MTI mencatat sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem transportasi nasional. Pertama, tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi yang tidak efisien dalam konsumsi energi. Kedua, terbatasnya layanan angkutan umum yang andal, terjangkau, dan terintegrasi di luar kota besar.

Ketiga, kebijakan yang masih berfokus pada pembatasan mobilitas tanpa diimbangi dengan penyediaan alternatif. Keempat, belum optimalnya integrasi transportasi dengan sistem logistik nasional. Kelima, subsidi energi masih lebih banyak dinikmati oleh kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Mengacu pada praktik internasional, Haris menilai kebijakan yang efektif dalam menghadapi krisis energi bersifat kombinatif, seperti pemberian subsidi langsung atau tarif nol untuk angkutan umum, integrasi kebijakan transportasi dengan stimulus ekonomi, serta percepatan elektrifikasi transportasi publik. “Akar masalah terletak pada belum terbangunnya sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berbasis angkutan umum secara nasional."