Natalius Pigai Singgung Fenomena TNI-Polri Isi Jabatan Sipil

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung perihal maraknya penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) di jabatan sipil. Menurutnya, pejabat kementerian/ lembaga-lah yang berinisiatif menarik personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan struktural, bukan berdasarkan perintah pimpinan negara.

“Ini tidak pernah menjadi posisi dan kebijakan pemerintah. Dari pimpinan tidak pernah. Bahwa masing-masing menteri, kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, menteri atau kepala badan, mengundang TNI dan Polri masuk di wilayah sipil, iya. Mereka yang undang,” kata Pigai di kantornya, pada Senin, 4 Mei 2026. 

Ia menyebut hal ini sebagai keputusan yang berlebihan atau lebay dari para pemimpin instansi. Pimpinan kementerian/ lembaga dinilai berlebihan menarik personel TNI dan Polri menjadi direktur jenderal, staf ahli, hingga staf khusus. 

“Pejabat-pejabat menteri, lembaga, kepala badan, gubernur, bupati, walikota ini lebay. Undang jadi dirjen-lah, jadi direktur-lah, jadi staf ahli-lah, dari staf khusus-lah,” tutur dia. 

Pigai mengklaim kementeriannya nihil pejabat yang berasal dari institusi TNI dan Polri. Ia mengaku tak pernah ditegur oleh pimpinan karena keputusannya itu. “Karena saya tidak pernah ditegur oleh pimpinan, haqqul yaqin yang undang itu adalah instansi masing-masing, pimpinan instansi,” ujarnya. 

Ia merasa harus meluruskan anggapan bahwa pemerintah menginginkan TNI dan Polri masuk ke jabatan sipil. Pigai menegaskan, justru pejabat di instansi tertentu yang membuka pintu dan menarik mereka untuk mengisi jabatan di sana. 

“Saya kira aspek ini memang harus sering sampaikan kepada publik bahwa tidak pernah ada keinginan pemerintah untuk TNI dan Polri masuk di wilayah sipil,” katanya.