Pemerintah dan DPR Sepakati Kerangka Ekonomi 2027

PEMERINTAH dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027. Pertumbuhan ekonomi tahun depan naik dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan lebih rendah.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun memaparkan pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan 5,8-6,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu nilai tukar rupiah per satu dolar Amerika Serikat disepakati 16.800-17.500. Asumsi kurs rupiah dan pertumbuhan ekonomi ini naik dibanding target tahun ini.

Nilai tukar rupiah masih dalam bentuk kisaran dan akan ditetapkan nanti ketika DPR mendapatkan laporan semester pertama (lapsem) APBN yang akan disusun di akhir semester ini. “Nanti baru kita akan menemukan parameter tunggalnya,” ucap Misbakhun saat membacakan poin kesepakatan dalam rapat di gedung DPR, Kamis, 11 Juni 2026.

Selain itu, inflasi pada tahun depan bakal dijaga di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5 persen. Pemerintah dan DPR juga menyepakati target suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun pada 2027 di kisaran 6,5 sampai 7,3 persen.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun hingga level 4,30 sampai 4,87 persen dan tingkat kemiskinan ditekan di kisaran 6 hingga 6,5 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem tahun depan ditargetkan nol persen. 

Indeks gini rasio disepakati 0,362-0,367, dan indeks modal manusia 0,575. GNI atau Pendapatan Nasional Bruto per kapita ditetapkan US$ 5.800-5.840. Adapun proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditetapkan 40,81 persen dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,84.

Dari sisi fiskal, defisit anggaran tahun 2027 sebesar 1,80 sampai 2,40 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari tahun ini yang berada di kisaran 2,68 persen. Sejalan dengan rendahnya defisit, rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun depan meningkat ke kisaran 12,01 sampai 12,40 persen.

Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menyetujui seluruh poin-poin KEM PPKF 2027. Untuk menutup defisit anggaran tersebut dibutuhkan pembiayaan yang dikelola secara inovatif, hati-hati dan berkelanjutan.

“Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman yaitu defisit di bawah 3 persen terhadap PDB dan utang di bawah 60 persen terhadap PDB,” kata Purbaya.