Pengamat Ini Sebut Arahan Pengoperasian RDF Rorotan Tergesa-gesa

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Lembaga Riset Kebijakan dan Lingkungan Sigmaphi Indonesia Gusti Raganata menilai arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ihwal pengoperasian kembali fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) atau RDF Rorotan di Jakarta Utara terlalu tergesa-gesa. Pengoperasian fasilitas pengolah sampah itu dianggap memerlukan kajian yang matang.

“Kehidupan warga di sekitar proyek diabaikan. Ini kesan yang berbahaya dari pernyataan menteri lingkungan hidup,” kata Gusti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 24 Mei 2025.

Ketika berkunjung ke Cilincing pada pekan lalu, Menteri Hanif meminta RDF Rorotan dioperasikan kembali selambatnya pada Juni 2025. Permintaan ini lebih dini dibanding rencana awal Dinas Lingkungan Hidup Jakarta yang ingin membuka kembali fasilitas tersebut pada September mendatang.

Teknologi pengolahan sampah RDF Rorotan dianggap sudah mumpuni. Manajemen didesak segera memperkuat teknologi untuk mengatasi bau sampah yang menyengat.

Menurut Gusti, Menteri Hanif seharusnya tetap memprioritaskan kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitar RDF Rorotan. Pengoperasian fasilitas RDF itu dihentikan pada Maret 2025 untuk proses commissioning. Jika akan dibuka kembali, dia meminta jaminan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa RDF tidak akan mencemari udara dan menganggu kehidupan warga sekitar.

“Banyak hal yang harus diaudit oleh menteri lingkungan hidup dan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang baru menjabat,” tutur Gusti.

Dalam catatan Sigmaphi, kata Gusti, Pemerintah Jakarta menghabiskan anggaran Rp 3,4 triliun per tahun untuk urusan limbah. Sebanyak Rp 2,9 triliun dari jumlah itu untuk pengelolaan dan pengangkutan sampah, sedaangkan Rp 500 miliar lainnya untuk pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA) Bantargebang.

Masalahnya, kata dia, persoalan sampah tidak kunjung beres. Volume sampah di Jakarta juga terus meningkat. “Perlu diaudit jumlah truk sampah yang beroperasi di Jakarta. Data di atas kertas sesuai atau tidak dengan kenyataan di lapangan,” tutur Gusti.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto sebelumnya menyatakan RDF Rorotan akan dijalankan dalam waktu dekat, sesuai permintaan Menteri Hanif. Fasilitas ini bisa mengolah 875 ton sampah menjadi RDF setiap hari. Produk olahan itu dijual sebagai alternatif bahan bakar.

Arahan Menteri Hanif menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dan entitas pengelola RDF Rorotan, yakni KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi. “Agar dapat mempercepat proses penyempurnaan equipment (di RDF Rorotan),” ujar Asep.