TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan sosialisasi nol truk Over Dimension and Over Loading (Truk ODOL) selama Juni 2025.
Kepala Korps Lalu Lintas Inspektorat Jenderal Agus Suryonugroho mengatakan tahap sosialisasi akan berfokus pada pemutakhiran data intelijen lalu lintas. “Khususnya terkait dengan data kepemilikan kendaraan,” kata dia, seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Senin, 2 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sosialisasi akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran publik. Caranya dengan menyampaikan informasi, imbauan, dan edukasi langsung kepada pengemudi dan pemilik kendaraan.
Agus berharap para pemilik truk ODOL berhenti mengoperasikan kendaraan mereka karena tidak sesuai standar keselamatan. Menurut dia, truk dengan dimensi dan muatan berlebih menjadi momok dalam sistem transportasi Indonesia. “Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, ODOL juga dapat membuat kerusakan sarana dan prasarana transportasi,” kata Agus.
Dalam upaya memberantas truk ODOL, Kakorlantas Polri telah membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Tim khusus itu dibentuk guna menertibkan kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan dimensi dan muatan.
Tim Penegakan Hukum KDM Nasional terdiri dari personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat kepolisian daerah (polda), serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di tingkat kepolisian resor (polres). Tim ini juga akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
Tidak hanya bertugas menindak pelanggaran, tim khusus itu juga memiliki fungsi edukatif untuk meningkatkan kesadaran para pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.
Berbagai upaya penertiban truk ODOL dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta masukan pimpinan Komisi V DPR RI mengenai sejumlah isu infrastruktur di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas preservasi jalan nasional.
Dalam sektor transportasi jalan, Lasarus menyampaikan Prabowo ingin ada penanganan tegas terhadap kendaraan truk ODOL. Prabowo, kata Lasarus, ingin tidak ada lagi truk ODOL. “Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya sudah ada,” ujar Lasarus di Istana Kepresidenan.