Puan Maharani Sebut Ormas Berbau Premanisme Perlu Dibubarkan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat merespons pendudukan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) terhadap lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan, Banten. Kedua lembaga itu sepakat perlu adanya pengaturan bagi ormas yang mengganggu ketertiban.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk menindak tegas ormas yang melakukan praktik premanisme. “Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kemudian meresahkan masyarakat," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Ahad, 25 Mei 2025.

Salah satu penertiban ormas yang dimaksud Puan adalah lewat pembubaran secara resmi. "Kalau memang kemudian itu berbau premanisme ya segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme," tutur Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan ormas yang menganggu ketertiban masyarakat.

Senada, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menilai kehadiran ormas yang melakukan praktik premanisme mengusik masyarakat. Menurut dia, fenomena premanisme oleh ormas ini juga menjadi masalah bagi dunia usaha.

Dia pun berpendapat perlu adanya penertiban terhadap ormas. “Saya kira sebelum nggladrah (berkeliaran) semuanya, mungkin pemerintah ada baiknya untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap hal tersebut,” kata Muzani di Kompleks Parlemen pada Jumat, 23 Mei 2025.

Muzani menyebut penertiban ormas ini bisa membuat sektor dunia usaha dan investasi tenang dan berjalan lancar. “Sehingga itu bisa menjadi faktor bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian kita termasuk angkatan tenaga kerja kita,” ucap dia.

Sebelumnya, BMKG melaporkan GRIB Jaya ke Polda Metro Jaya melalui surat laporan bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025. BMKG juga mengajukan permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik lembaga seluas 127.780 meter persegi tersebut.

"BMKG memohon bantuan pihak berwenang untuk melakukan penertiban terhadap Ormas GRIB Jaya yang tanpa hak menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG," kata Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana di Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Taufan, gangguan terhadap keamanan lahan itu telah terjadi sejak hampir dua tahun lalu, dan menghambat pembangunan Gedung Arsip BMKG yang telah dimulai sejak November 2023. Aktivitas pembangunan kerap dihentikan oleh massa yang mengklaim sebagai ahli waris lahan. Tak hanya itu, pekerja juga diintimidasi, alat berat dipaksa keluar dari lokasi, dan papan proyek ditutupi dengan klaim "Tanah Milik Ahli Waris".

Tindaklanjut dari laporan tersebut, Polda Metro Jaya menangkap 17 orang yang diduga melakukan pendudukan atas lahan. Polisi mengungkap 11 di antara orang yang ditangkap merupakan anggota GRIB Jaya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam mengatakan pendudukan lahan itu sebagai premanisme. “Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG,” kata Ade dalam keterangan tertulisnya dikutip Ahad, 25 Mei 2025.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya Wilson Colling mengklaim, dalam konflik lahan itu GRIB Jaya mewakili ahli waris. “Penangkapan anggota GRIB Jaya secara cepat, tanpa adanya upaya mediasi atau penyelesaian konflik dasar terkait hak-hak ahli waris dan legalitas klaim BMKG, menimbulkan pertanyaan besar,” kata Wilson dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 Mei 2025.

Dian Rahma Fika dan Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.