Purbaya Jelaskan RI Tak Miliki Komitmen Bayar Iuran BoP

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia hingga kini tidak memiliki komitmen untuk membayar iuran kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang bertugas mengawal transisi dan rekonstruksi Jalur Gaza. Iuran yang ditetapkan bagi anggota BoP mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17,14 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.147 per dolar AS.

“Presiden selalu bilang: tidak, kita belum ada komitmen bayar. Dari pertama dia commit kirim pasukan, kita commit kirim pasukan, tapi tidak ada komitmen bayar,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat pada Selasa, 21 April 2026.

Purbaya mengaku tidak pernah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan anggaran untuk iuran BoP. Dia juga menyatakan keberatan apabila dana pemerintah digunakan untuk kepentingan Israel, serta menegaskan posisi pemerintah dalam hal ini tidak berubah.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia tidak pernah menjanjikan pembayaran iuran US$ 1 miliar kepada BoP, lembaga internasional yang disebut digagas Presiden Donald Trump. Menurut Prabowo, komitmen Indonesia hanya sebatas pengiriman prajurit dalam misi perdamaian melalui Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi wawancara dengan sejumlah wartawan dan pakar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada 17–18 Maret 2026. “Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar,” ucap Prabowo, dikutip dari video wawancara yang dibagikan Sekretariat Presiden pada Ahad, 22 Maret 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.

Prabowo juga menyebut absennya Indonesia dalam pertemuan funding donors di Washington D.C. pada 19 Februari lalu sebagai bukti bahwa Indonesia tidak terlibat dalam komitmen pendanaan awal. Ia menegaskan kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian berupa kesiapan pengiriman pasukan perdamaian sesuai kebutuhan, bukan dalam bentuk dana.