Realisasi TKD Tambahan Sumut: Tiga Kota Melaju namun Daerah Terdampak Masih Tertatih

INFO TEMPO – Setelah anggaran transfer ke daerah (TKD) tambahan tersalurkan penuh pada Mei lalu untuk tiga provinsi di Sumatera terdampak banjir besar pada pengujung November 2025, kini tantangan pemerintah daerah adalah memastikan setiap rupiah tersalurkan.

Sepanjang Juli 2026, Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengunjungi berbagai kabupaten dan kota di tiga provinsi itu guna memantau dan melakukan coaching clinic realisasi dari TKD tambahan.

Hasil monitoring menunjukkan sejumlah daerah mulai memperlihatkan percepatan realisasi. Dalam laporan Satgas PRR per Selasa, 4 Agustus 2026, terkait dengan penyerapangan anggaran TKD tambahan di Provinsi Sumatera Utara, realisasi telah menyentuh Rp 433,45 miliar atau 6,82 persen dari total alokasi sebesar Rp 6,35 triliun.

Dari sisi penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor yang mulai bergerak dengan realisasi mencapai Rp 89,23 miliar atau 2,54 persen dari total alokasi sektor infrastruktur sebesar Rp 3,51 triliun.

Kota Pematang Siantar menjadi daerah dengan tingkat realisasi tertinggi sebesar 40,72 persen. Posisi berikutnya ditempati Kota Medan dengan realisasi 21,61 persen dan Kota Gunungsitoli sebesar 15,03 persen. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa proses pemulihan bencana yang menjadi kewenangan daerah mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan program di lapangan.

Sebagai kota yang tidak terlalu terdampak, realisasi tertinggi di Kota Pematang Siantar saat ini pada sektor pendidikan dan kesehatan. Rehabilitasi sekolah mendapat alokasi Rp 5,55 miliar dengan 42 paket pekerjaan. Sedangkan sektor kesehatan dialokasikan Rp 8,11 miliar untuk pembangunan dan peningkatan prasarana pendukung layanan kesehatan.

Kota Medan, yang mencatatkan realisasi sebesar 21,61 persen, memfokuskan penggunaan TKD tambahan pada pemulihan infrastruktur drainase dan penataan kawasan rawan banjir. Pemkot Medan mengarahkannya untuk perbaikan saluran air makro serta rehabilitasi tanggul sungai yang sempat rusak akibat luapan air pada akhir tahun lalu. Langkah ini penting dilakukan guna meminimalkan risiko banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan roda perekonomian kota.

Kota Pematang Siantar dan Kota Medan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, termasuk daerah yang tidak terlalu terdampak.

Dalam surat edaran itu disebutkan pemerintah daerah terdampak bencana diarahkan memanfaatkan tambahan TKD untuk mendukung percepatan penanganan prabencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara bagi daerah yang tidak terdampak langsung, penggunaan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung pemulihan melalui pembangunan.

Adapun Kota Gunungsitoli, dengan tingkat realisasi sebesar 15,03 persen, menitikberatkan pemanfaatan anggaran pada pemulihan infrastruktur jalan serta peningkatan sarana pendidikan. Mengingat posisinya yang strategis di Kepulauan Nias, keandalan jaringan transportasi menjadi kunci utama pemulihan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi warga.

Sementara itu, pada sektor pendidikan, alokasi sebesar Rp 3,10 miliar disiapkan untuk rehabilitasi sekolah melalui dua paket pekerjaan, dengan satu paket di antaranya dalam proses lelang. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga merehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sitolu Ori yang rusak parah terdampak bencana.

Dua Kabupaten Perlu Perhatian

Kondisi kontras terlihat pada daerah-daerah yang terdampak parah, yakni Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kini daerah-daerah itu menjadi atensi khusus Satgas PRR karena penyerapan dan realisasi keduanya masih minim.

Di Kabupaten Taput, dari total alokasi TKD tambahan sebesar Rp 74,35 miliar, realisasi baru mencapai Rp 411,82 juta atau 0,55 persen, menempatkannya di posisi ke-12 se-eUtara. Anggaran yang bersumber dari sektor pertanian itu pun terserap amat minim. Sedangkan alokasi infrastruktur sebesar Rp 43,16 miliar dan pendidikan Rp 1,65 miliar hingga awal Agustus 2026 ini tercatat masih nol realisasi.

Adapun Kabupaten Tapteng jauh lebih mengkhawatirkan. Mendapat alokasi TKD tambahan sebesar Rp 123,73 miliar, realisasi penyerapan anggaran di daerah ini masih berada pada angka 0,00 persen (posisi paling buncit/peringkat ke-23 bersama beberapa daerah berkecepatan rendah lainnya). Padahal, dari alokasi tersebut, Rp 86,15 miliar difokuskan untuk infrastruktur, Rp 8,82 miliar untuk kesehatan, dan Rp 7,31 miliar untuk pendidikan.

Lambatnya penyerapan anggaran di Tapteng menjadi persoalan krusial mengingat daerah ini kembali diterjang banjir susulan pada awal Agustus 2026. Banjir yang berulang kali melanda wilayah tersebut mencatatkan dua kecamatan yang paling rawan dan menjadi langganan luapan air, yakni Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri. Jebolnya tanggul dan luapan Sungai Aek Silaga-laga terus merendam permukiman serta memaksa ratusan warga mengungsi.

Kondisi ini menuntut peran aktif Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi untuk mendorong daerah-daerah stagnan agar segera mempercepat realisasi TKD tambahan.

Akselerasi Pemprov dan koordinasi erat lintas daerah dinilai menjadi kunci utama agar anggaran bencana tidak sekadar mengendap di kas daerah, melainkan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat korban bencana.

Terobosan Mitigasi El Niño

Dalam pengawalan realisasi anggaran TKD tambahan, Satgas PRR menjumpai sejumlah daerah yang cukup adaptif dan sigap menjalankan langkah mitigasi bencana. Kasatgas PRR Tito Karnavian telah memperingatkan agar pemerintah daerah mewaspadai fenomena El Niño yang diprediksi BMKG mulai terasa pada Juli hingga Oktober 2026.

"Tolong satgas darat di masing-masing kabupaten, kota, provinsi dibentuk, yang sudah ada diaktifkan secara maksimal,” kata Tito. “Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul dapat segera ditangani.”

Langkah responsif ini ditunjukkan oleh Kabupaten Dairi. Menghadapi ancaman karhutla berulang di kawasan hutan Silalahi saat musim kemarau serta ancaman tanah longsor, Pemkab menggunakan TKD tambahan untuk merancang command center sederhana berbasis kontainer yang mudah dimobilisasi.

Upaya serupa dilakukan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Bappeda menyiapkan regulasi penanggulangan bencana, peremajaan armada pemadam kebakaran, serta pengadaan mobil tangki air guna mengantisipasi krisis air bersih saat El Niño puncak.

Selain itu, Humbahas merealisasi peremajaan ambulans rusak berat, pengembangan command center terintegrasi melalui Diskominfo, serta membangun aplikasi pendataan dampak bencana berbasis digital agar pelaporan pada masa mendatang dapat dieksekusi secara cepat dan akurat.

Prakarsa dari Dairi dan Humbang Hasundutan menjadi bukti bahwa fleksibilitas penggunaan dana bencana dapat dimaksimalkan untuk memperkuat ketahanan daerah. Pengalaman ini diharapkan memicu kabupaten dan kota lain di Sumatera Utara guna mengakselerasi penyerapan TKD tambahan yang masih minim.

Atensi percepatan penyerapan anggaran ini sejalan dengan arahan Kasatgas PRR Tito Karnavian. Semua pemda diwajibkan segera memanfaatkan alokasi dana secara optimal mengingat proses penanganan bencana telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Semata-mata ini karena mandat dan tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya selaku Ketua Satgas Percepatan Rehab Rekon Daerah Bencana Sumatera, dan juga sebagai Menteri Dalam Negeri, pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Tidak ada kepentingan pribadi apa pun selain untuk tugas dan kemanusiaan," ujarnya. (*)