Respons Jubir soal JK Dilaporkan Polisi Ihwal Ceramah di UGM

JURU bicara mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, mengatakan pelapor sebaiknya mengkaji isi ceramah JK lebih dulu sebelum melapor. Sebelumnya, sejumlah organisasi melaporkan JK atas pernyataannya dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada.

Dia mengatakan ceramah JK yang viral di media sosial itu tidak utuh dan melenceng dari substansi. 

"Sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik-baiknya konten yang sedang viral, karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya," katanya saat dihubungi, Senin, 13 April 2026. 

Husain menyebutkan inti pesan JK saat ceramah di UGM pada 5 Maret 2026 adalah semacam pembelajaran untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. JK, kata dia, mengungkapkan pendapat orang yang bertikai ketika kerusuhan Poso dan Ambon. "Atau realitas sosiologis saat terjadi konflik," katanya. 

Menurut dia, kedua pihak yang berkonflik menggunakan jargon agama untuk saling membunuh. Bagi kedua pihak yang berkonflik, membunuh lawan atau terbunuh akan masuk surga. 

"Karena itu, konflik Poso dan Ambon disebut konflik bernuansa SARA. Yang sulit dihentikan," katanya. 

Untuk mengatasinya, kata Husain, JK memberikan pemahaman bahwa kelompok yang bertikai harus diluruskan. JK menganggap keduanya melakukan kekeliruan dengan menyimpang dari ajaran agama. 

"Maka, Pak JK mengatakan Anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga," katanya. "Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian," dia menambahkan. 

Karena itu, ujar Husain, pendapat JK bukan pendapat pribadi, melainkan realitas sosial yang berkembang ketika konflik itu terjadi. 

"JK menyampaikan lesson learned. Mengisahkan pendekatan yang ia lakukan ketika hendak mendamaikan dua pihak yang bertikai di Poso ataupun di Ambon, dengan lebih dulu mengubah paradigma yang memotivasi mereka saat berkonflik," ujarnya. 

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK atas pernyataannya dalam ceramah di Masjid UGM.

Martin menilai ucapan JK dalam forum itu menimbulkan polemik dan keresahan. “Kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga pernyataan yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial ini bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Senin, 13 April 2026.

Para pelapor melayangkan laporan itu pada Ahad malam, 12 April 2026. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan LP/B/2550/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 April 2026.