Respons Kemlu soal Peluang Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Israel

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara usai Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina memperoleh kemerdekaan. Pernyataan itu Prabowo sampaikan di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, pada 28 Mei 2025.

Juru bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat alias Roy menyebut bahwa pernyataan itu bukanlah hal yang baru.

"Selama ini posisi indonesia jelas, bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan dilakukan apabila sudah ada pengakuan Israel terhadap Palestina," kata Roy secara tertulis saat dikonfirmasi Tempo melalui WhatsApp, Rabu, 28 Mei 2025.

Sebagai informasi, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Indonesia juga dengan tegas mendukung Palestina dan tidak mengakui Israel. 

Jauh sebelum itu, isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel pernah mencuat pada 2023. Media Israel, Ynet, melaporkan pemerintah Israel dan Indonesia telah melakukan pembicaraan tentang normalisasi hubungan selama tiga bulan terakhir. 

Menurut Ynet, Israel akan menghentikan upayanya untuk menghalangi keanggotaan Indonesia di OECD, yang dikenal sebagai "klub negara kaya", sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan formal antara kedua negara.

Sebelumnya, Israel telah menghalangi upaya keanggotaan Indonesia di OECD dengan alasan kurangnya hubungan diplomatik. 

Media Jewish Insider juga pernah mengabarkan isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel.

Menurut media tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Eli Cohen selaku Menteri Luar Negeri Israel saat itu telah menyetujui rancangan akhir perjanjian normalisasi hubungan kedua negara sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh, kata para sumber.

Saat itu, Israel dan Indonesia dikabarkan berencana mengumumkan normalisasi hubungan pada Oktober 2023, namun tergantung agenda Presiden Jokowi mengunjungi Gedung Putih di Washington D.C., Amerika Serikat.

Merespons keadaan itu, Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat itu menegaskan bahwa pemberitaan media asing yang menyebut Indonesia memiliki rencana hubungan persahabatan resmi dengan Israel, tidak benar.

"Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Kamis 29 Februari 2024.

Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Retno Marsudi, menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan akan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Prabowo, dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendorong solusi dua negara atau two-state solution sebagai penyelesaian konflik di antara kedua negara. 

"Kemerdekaan bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar," tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia perlu mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat meskipun Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

"Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus diperhatikan dan dijamin keamanannya," ujarnya.