Setelah 50 Tahun, ILO Akui Palestina sebagai Negara Pengamat

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya dalam lima dekade, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada Senin setuju meningkatkan status Palestina dari "gerakan pembebasan nasional" menjadi "negara pengamat non-anggota."

Keputusan tersebut dicapai melalui konsensus selama Komite Urusan Umum Konferensi Perburuhan Internasional ke-113 di Jenewa. Resolusi akhir diharapkan akan diadopsi secara resmi dalam sidang pleno pada Kamis seperti dilansir Anadolu.

Langkah tersebut menyelaraskan posisi ILO dengan badan PBB lainnya seperti UNESCO dan WHO, menyusul Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/23 pada Mei 2024.

Dengan peningkatan tersebut, Palestina sekarang akan menikmati hak-hak yang diperluas di ILO, termasuk menyampaikan pernyataan di bawah semua perincian agenda, mengajukan usulan, dan berpartisipasi dalam semua pertemuan dengan delegasi tripartit.

Palestina juga memperoleh kemampuan untuk menominasikan delegasi ke Biro Konferensi mulai 2026.

Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa Ibrahim Khraishi menyambut baik keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan, menyebutnya sebagai "tanggapan tegas dan tidak ambigu terhadap penolakan Knesset Israel terhadap negara Palestina."

"Beberapa pihak terus menolak keadilan dan terus menerapkan standar ganda, yang merusak prinsip-prinsip legitimasi dan keadilan internasional," ujar Khraishi.

Khraishi mengkritik Hungaria -- satu-satunya negara yang menentang resolusi tersebut -- dengan mengatakan: "Kami terkejut dengan sikap Hungaria, terutama mengingat negara itu telah mengakui Negara Palestina sejak 1988."

Resolusi tersebut sangat didukung oleh Kelompok Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan negara-negara termasuk Prancis, Cina, Spanyol, dan Swiss.

Baik Kelompok Pengusaha maupun Kelompok Pekerja mendukung resolusi tersebut, dengan menekankan kebutuhan kemanusiaan dan keselarasan dengan nilai-nilai ILO.

"Langkah ini bukan sekadar simbolis," kata Khraishi, tetapi "bagian integral dari perjuangan nasional dan politik sah rakyat Palestina untuk keadilan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri."