Warga Semakin Kuat Tolak PSN Rempang Eco City

TEMPO.CO, Batam - Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Rempang-Galang Bersatu (AMAR-GB) Miswadi angkat bicara soal penolakan terbaru warga atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang berlangsung pada Senin lalu, 12 Mei 2025.

Miswadi menjelaskan penolakan itu merupakan simbol bahwa keberadaan PSN tidak hanya menghancurkan kampung di darat, tetapi juga laut yang menjadi wilayah tangkap nelayan Rempang. "Selama ini aksi kita gotong royong di darat, sekarang kita lakukan aksi laut," kata Wadi, yang juga warga asli Kampung Sembulang Hulu, Pulau Rempang, kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2025.

Wadi mengatakan bahwa warga yang hadir lebih mencapai ratusan orang. Aksi kali ini lebih ramai daripada sebelumnya karena tidak hanya lima kampung yang terdampak tetapi warga semakin kuat dengan dukungan kampung lain. "Yang hadir ratusan orang juga, karena dari kampung Blongkeng, Sungai Raya, hingga Tiga Putri juga datang dalam aksi kali ini, kita lihat warga semakin kuat," kata Wadi.

Wadi melanjutkan bahwa tidak hanya di orasi seperti ini dalam kegiatan rutin warga, yang di luar lima kampung sudah mulai ikut dalam kegiatan perjuangan tersebut. "Sekarang semakin kuat, setiap kegiatan mereka sudah mau hadir," katanya.

Bahkan beberapa hari lalu di beberapa kampung lain, juga sudah mulai memasang spanduk penolakan PSN Rempang Eco City di dinding luar rumah mereka, bertuliskan penolakan relokasi ataupun transmigrasi lokal. "Di Sungai Raya kami lihat warga sudah ikut menempel spanduk di rumah warga, mereka tulis Sungai Raya Kampung, bukan hutan," katanya.

Artinya, lanjut Wadi, warga keseluruhan di Pulau Rempang sudah mulai memahami bahwa Amar-GB diciptakan tidak hanya untuk lima kampung terdampak, tetapi untuk seluruh Pulau Rempang-Galang. "Kami juga sampaikan kepada kawan-kawan bahwa perjuangan kita tidak sendiri tetapi satu pulau Rempang," ucap Wadi.

Wadi juga mengatakan bahwa meskipun orasi laut di jaga oleh aparat kepolisian dan beberapa aparat lainnya, aspirasi warga tersampaikan dengan baik. "Yang jelas aksi laut ini kita tegaskan, menolak PSN, transmigrasi lokal, dan juga kami bunyikan dalam orasi ini terkait tambang pasir silika yang akan mengancam laut kami," katanya.

Sebelumnya para warga Rempang yang terancam PSN Rempang Eco City turun ke pesisir laut Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Mereka menegaskan penolakan terhadap PSN Rempang Eco City, menolak transmigrasi lokal, hingga menolak penambangan pasir silika.

Di tengah orasi, berbagai spanduk tulisan aspirasi disampaikan, mulai dari 'tolak PSN Rempang Eco City,' 'tolak relokasi dan transmigrasi lokal', 'Pulau Rempang bukan tanah kosong', 'lindungi wilayah tangkap nelayan Rempang', hingga kata-kata 'tolak tambang pasir silika, selamatkan laut'.

Demonstrasi tersebut lebih ramai dari pada biasanya. Warga kemudian berbondong-bondong naik perahu nelayan, sebagian berdiri di dermaga pelabuhan Sembulang Hulu. Di kawasan ini menjadi prioritas pembangunan PSN Rempang Eco City.

Wadi juga menyinggung terkait polemik status PSN Rempang belakangan ini. Apalagi politikus Rieke Pitaloka menyebutkan Rempang tidak lagi PSN. Namun setelah pernyataan itu keluar, beberapa pejabat seperti Ketua Panja BP Batam Andre Rosiade hingga Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra membantahnya. Menurut Andre dan Li yang juga sama-sama kader Gerindra tersebut, Rempang tetap sebagai salah satu PSN.

Lebih jauh, Wadi menceritakan, kini di kampung-kampung Pulau Rempang, warga tetap mengedepankan pendapat Rieke Pitaloka DPR RI pada saat RDPU yang dihadiri langsung warga Rempang menyatakan, Rempang bukan lagi PSN. "Karena di RPJMN itu memang tidak ada PSN Rempang, yang ada hanya pengembangan wilayah Rempang Eco City, bukan PSN," kata dia.

Wadi mengatakan bahwa hingga saat ini, meskipun kepala daerah sudah berganti, belum ada harapan warga terwujud, yaitu minta legalitas kampung tua di Pulau Rempang. "Harapan kita tidak muluk-muluk, minta pengakuan Pulau Rempang sebagai kampung tua, selama ini, itu yang belum tercantum di pemerintah," kata dia.

Apalagi kata Wadi, warga mendatangi kantor Walikota Batam beberapa hari lalu, pernyataan Walikota Batam Amsakar Achmad, kata Wadi, tidak berpihak kepada masyarakat. "Setidaknya ada usaha dia (Amsakar) melegalkan kampung di Rempang, ini tidak kelihatan."

Di tengah penolakan warga tersebut, BP Batam melalui siaran tertulisnya menyampaikan perkembangan warga yang sudah pindah ke rumah relokasi di Kampung Tanjung Banun. Setidaknya dalam siaran pers pada 8 Mei 2025, sudah 87 kepala keluarga yang menerima relokasi PSN Rempang Eco City. Setidaknya total warga Rempang terdampak PSN Rempang Eco City lebih kurang 900 kepala keluarga.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol sekaligus Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait dalam siaran pers tersebut mengapresiasi kepada warga atas dukungan yang diberikan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Deputi Pelayanan Umum BP Batam ini juga menyampaikan bahwa hunian baru di Tanjung Banun tersebut merupakan wujud nyata pemerintah untuk mendahulukan kepentingan masyarakat setempat. "Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat. Semoga, investasi ini bisa segera terealisasi sehingga bisa memberikan dampak pada perekonomian daerah maupun nasional," kata Ariastuty.