Airlangga: Pemerintah Terapkan Kebijakan Fiskal yang Prudent

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), didukung oleh permintaan domestik, percepatan belanja pemerintah, peningkatan investasi, dan pemulihan sektor manufaktur.

“Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent, namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam acara peluncuran World Bank Indonesia Economic Prospects (IEP) Report edisi Juni 2026, Airlangga mengatakan, stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Hal itu tercermin dari inflasi yang terkendali pada level 3,08 persen (yoy), surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, cadangan devisa sebesar US$ 144,9 miliar, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,68 persen. Dalam setahun terakhir, sekitar 1,9 juta lapangan kerja tercipta.

Dari sisi investasi, menurut dia, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp 498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen (yoy). Penyerapan tenaga kerja disebut meningkat menjadi 706.569 orang, naik 18,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Airlangga, investasi di sektor hilirisasi terus berkembang, sementara masuknya sejumlah perusahaan hyperscaler global memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dan pusat data regional.

Untuk menjaga stabilitas sektor eksternal, kata dia, pemerintah menerapkan kebijakan retensi 100 persen devisa hasil ekspor sektor nonmigas di dalam negeri selama 12 bulan. Pemerintah bersama Bank Indonesia juga memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) guna mengurangi risiko volatilitas nilai tukar. Selain itu, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terus diperkuat, termasuk dalam penyelesaian berbagai penyesuaian yang berkaitan dengan indeks MSCI dan FTSE.

Airlangga mengatakan pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi akan terus menguat. Dalam kerangka ekonomi 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang didorong sektor prioritas, seperti pertanian, manufaktur, digital, dan energi, serta berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan upaya peningkatan produktivitas nasional.

Untuk 2027, dia berujar, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bbruto (PDB) dan menjadikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai instrumen transformasi ekonomi.

Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Iklim Investasi. Menurut dia, langkah awal yang telah dilakukan antara lain penyederhanaan persetujuan impor, standardisasi proses perizinan usaha, dan percepatan proyek investasi strategis.

Dia menuturkan pemerintah terus memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA), termasuk Indonesia-Uni Eropa CEPA, Indonesia-Kanada CEPA, dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Pemerintah juga melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi ke organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD), serta mempersiapkan Indonesia-United Kingdom CEPA sebagai bagian dari strategi diversifikasi perdagangan.