Anggota DPR Desak Pemerintah Gunakan Cara Dialogis di Konflik Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi bidang Hak Asasi Manusia DPR Marifion mendesak pemerintah menerapkan pendekatan dialog berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan konflik Papua.

Ia menyebut, konflik dan kekerasan di Papua tak akan pernah berhenti apabila terus disikapi dengan pendekatan keamanan. Karena itu, pendekatan dialog harus segera diberlakukan.

"Kasihan masyarakat di sana karena terus terancam, energinya terkuras, bahkan bisa menjadi korban tak berdosa," kata Marifion dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, Sabtu, 17 Mei 2025.

Menurut dia, penanganan konflik dan kekerasan dengan penerapan pendekatan dialog, sebetulnya telah dilakukan Indonesia dengan hasil yang memuaskan.

Pada konflik Aceh, Marifion mencontohkan, meski memerlukan waktu yang lama dalam penanganannya, tetapi hasil dialog yang dilakukan terus menerus bermuara dengan terwujudnya solusi perdamaian yang dicetak pada perjanjian Helsinki.

Serupa dengan Marifion, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing juga meminta pemerintah segera membuka ruang dialog dalam penanganan konflik di Papua.

Ia menjelaskan, jatuhnya warga sipil pada baku tembak yang terjadi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada operasi pengamanan, Rabu dini hari lalu, mewajibkan pemerintah untuk lebih memprioritaskan perlindungan kepada warga sipil di Papua.

"Membuka ruang dialog mengartikan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian di Papua," kata Uli.

Sebelumnya, Satuan tugas Habema terlibat baku tembak dengan milisi TPNPB di Distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025 dini hari. Pada peristiwa itu, 18 milisi TPNPB pimpinan Undius Kogoya dinyatakan tewas.

Namun, Juru bicara TPNPB Sebby Sambom membantah pernyataan TNI. Dia mengatakan pernyataan tewasnya 18 milisi adalah informasi keliru. Sebab, jumlah korban tewas dari milisi adalah 3 orang, dan 2 di antaranya menjadi korban luka.

Justru, dia melanjutkan, belasan korban tewas pada operasi militer yang dilakukan di kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba adalah warga sipil.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan mengatakan, pernyataan OPM yang menuding TNI menembak warga sipil merupakan propaganda yang acapkali dilakukan.

Menurut dia, dengan menyebarkan tudingan TNI menembak warga sipil, OPM berupaya mendiskreditkan keberadaan TNI dan mencari simpati publik guna menutupi tindakan keji mereka.

"Keberadaan TNI adalah untuk menjaga keamanan masyarakat, sehingga tidak mungkin kalau kemudian prajurit melakukan tindakan seperti itu kepada masyarakat," ujar Candra.