Komitmen Kaltara Membangun Perbatasan

INFO NASIONAL - Keterbatasan akses jalan di Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara membuat Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang dan Ingkong Ala berkomitmen membangun perbatasan. Terlebih dampak dari akses ini sudah terasa, terutama pada kesejahteraan masyarakat. Jalan rusak misalkan, mengakibatkan terhambatnya distribusi kebutuhan pokok yang memicu tingginya harga sembako dan bahan bakar minyak (BBM), hingga memunculkan potensi kerawanan keamanan di kawasan perbatasan.

Kaltara merupakan salah satu benteng dari Republik Indonesia. Sisi utara Kaltara adalah Negara Sabah dan sisi barat Negara Serawak, Malaysia. Sementara di sebelah timur terdapat laut Sulawesi dan selatan adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekarang, terdapat dua wilayah di perbatasan Kaltara yang belum mendapatkan akses jalur darat. Selama ini, kedua wilayah itu dijangkau melalui akses udara dan sungai. Kondisi semakin sulit karena sungai yang dilalui cukup ekstrem dan berbatu. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat di perbatasan kerap membeli dari Malaysia yang memiliki akses lebih memadai.

“Indonesia negara yang besar, semestinya kita malu ketergantungan pada Malaysia,” kata Gubernur Zainal. “Tetapi kondisi keuangan belum mampu untuk menjangkau.”

Terkait alokasi dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Gubernur Zainal menggambarkan Kaltara sebagai etalase Indonesia, namun kondisinya masih berbanding terbalik dengan Malaysia, khususnya wilayah Sabah dan Sarawak. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang atau barang bagi masyarakat di perbatasan. Setiap tahun kami menganggarkan Rp 15 Miliar, tetapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” ucapnya.

Bersinergi dengan Kaltim

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang dan Ingkong Ala saat kunjungan kerja di Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, pada Rabu, 16 April 2025. DOK. PEMPROV KALTARA

Salah satu wilayah yang penduduknya terpaksa berbelanja kebutuhan pokok ke Malaysia adalah Apau Kayan, Malinau, Kaltara. Musababnya, kondisi infrastruktur jalan wilayah Apau Kayan memprihatinkan.

Ruas jalan poros nasional yang menghubungkan empat kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, dan Sungai Boh mengalami kerusakan parah. Masyarakat kesulitan mendapatkan BBM dan bahan pokok dari negeri sendiri.

Selama ini, satu-satunya akses jalan darat yang tembus ke dalam negeri dari Apau Kayan, Malinau, Kaltara, hanya dari Long Bagun, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim). Masyarakat Apau Kayan dapat menempuh jalan ke Long Bagun selama 1 sampai 2 hari. Namun karena rusak parah, kini mereka bisa tiba di Long Bagun dengan waktu tempuh 1 bulan. Hal ini pula yang membuat masyarakat terpaksa berbelanja ke Malaysia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Kaltara dan Pemprov Kaltim bersinergi membangun jalan perbatasan yang menghubungkan Long Bagun di Mahulu, Kaltim sepanjang 120 kilometer dengan Apau Kayan di Malinau, Kaltara, sepanjang 22 kilometer. Kolaborasi itu dicetuskan saat audiensi Gubernur Zainal dengan Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud.

Salah satu isu yang dibahas adalah negosiasi jalan yang melintasi wilayah kerja PT Sumalindo Lestari Jaya di Kaltim. “Semua yang menjadi program kita bersama akan terlaksana di tahun ini dan manfaatnya dirasakan masyarakat Kaltim dan Kaltara,” kata Gubernur Zainal.  

Dia pun memastikan kebutuhan pangan dan sandang masyarakat Apau Kayan tidak bergantung dari Serawak, Malaysia. Pemerintah, kata Zainal, akan terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi kunci kesejahteraan dan stabilitas perekonomian.

Bagi Gubernur Zainal, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya infrastruktur, melainkan juga menyangkut kedaulatan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zainal yang menjabat Gubernur Kaltara untuk periode kedua ini melanjutkan, semua dia lakukan sebagai upaya terwujudnya keadilan ekonomi bagi masyarakat perbatasan.

Optimalisasi Jaringan Komunikasi di Perbatasan

Tak hanya akses jalan, Kaltara juga menghadapi ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan konektivitas internet, terutama di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terpencil (3T). Penanganan jaringan telekomunikasi di Kaltara menurut Pejabat Sekretaris Provinsi Kaltara, Bustan, harus dilakukan.

Selain 3T, Kaltara juga memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang cukup menantang. Alasan lainnya, keterbatasan infrastruktur dasar, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan, .ditambah kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Konektivitas pun belum merata, baik transportasi maupun telekomunikasi.

“Kaltara sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi kembali jaringan telekomunikasi,” kata Bustan. “Masih ada beberapa wilayah yang blank spot.”

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan Kaltara sudah masuk kriteria untuk mendapatkan perhatian. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan salah satu urgensinya karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga area blank spot-nya harus diminimalisir.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol. Makhruzi Rahman mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kaltara sangat penting sebagai prasyarat utama keberhasilan program strategis nasional. “Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sana tertinggal hanya karena akses yang belum memadai,” ucapnya.

BNPP siap memberikan dukungan penuh dalam setiap langkah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, baik melalui perencanaan lintas sektor maupun penguatan koordinasi kelembagaan. “Kaltara adalah wilayah strategis, sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” kata Makhruzi.

Mengejar Target Swasembada Pangan

Provinsi Kaltara juga memiliki potensi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal. Terdapat ketersediaan sumber daya air yang melimpah dan berpotensi menjadi lumbung pangan demi mendukung ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, untuk meningkatkan produksi pangan tidak hanya pada irigasi, tetapi juga dukungan lain, seperti pupuk, benih, alat mesin, dan pendampingan oleh berbagai pihak termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan BIN. Mengenai harga gabah, pemerintah memastikan harga gabah petani tetap tinggi.

Menteri Amran menetapkan target program cetak sawah dalam waktu enam bulan untuk Kaltara. Dia berharap Kaltara mampu mandiri pangan, dan dalam satu-dua tahun ke depan menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk daerah lain, bahkan sampai negara tetangga.

Gubernur Zainal optimistis dapat memenuhi target swasembada dari Menteri Amran. “Kami sangat optimistis untuk mencapainya,” katanya. “Apalagi dengan dukungan anggaran untuk optimalisasi mencetak sawah, kami mendapat lebih dari Rp 500 miliar untuk 7.000 hektare.”

Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan nasional dalam empat tahun ke depan. Adapun Kementerian Pertanian menargetkan kemandirian pangan nasional dapat terealisasi dalam jangka waktu kurang lebih enam bulan. (*)