Mensos Akan Minta Masukan KPK soal Pengadaan Sekolah Rakyat

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta masukan terkait proses pengadaan barang dalam program sekolah rakyat. Langkah ini diambil di tengah sorotan publik terhadap tata kelola pengadaan, termasuk pembelian sepatu dan dan kaus kaki siswa.

“Besok insya Allah akan kami sampaikan semua prosesnya, kami akan sampaikan semua data-datanya untuk bisa diberikan nasihat dan saran ke depannya seperti apa,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menyampaikan, pertemuan ini inisiatif dari Kemensos untuk berkonsultasi dengan KPK secara langsung. Menurut dia, masukan dari KPK penting untuk memastikan pengadaan barang berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan. “Pendapat KPK sangat kami dengarkan dan akan kami tindak lanjuti,” ujar dia.

Selain KPK, Kemensos membuka diri untuk berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan kepolisian dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa. Gus Ipul menekankan seluruh proses harus melalui tahapan yang telah ditetapkan karena menggunakan uang negara. “Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Penanggung jawab di setiap tahapan itu ada,” kata dia.

Langkah ini dilakukan setelah muncul pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan dalam program sekolah rakyat, termasuk skema pembelian yang sebagian diserahkan kepada sekolah dan sebagian dilakukan secara terpusat oleh kementerian.

Gus Ipul mengakui masih melakukan evaluasi internal untuk memastikan detail mekanisme pengadaan tersebut. Ia menyebut telah meminta jajarannya menyusun data yang lebih rinci agar bisa dijelaskan secara terbuka kepada publik. “Ini kami pastikan dulu dan saya minta hari ini untuk bisa diberikan informasi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan ia tak akan mentolerir praktik korupsi apabila terjadi di lingkungan kementeriannya. Gus Ipul berujar, sejak awal dirinya telah menginstruksikan agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara hati-hati dan transparan. “Kami tidak ingin ada penyimpangan. Jangan sampai program strategis ini terganggu oleh korupsi atau penyelewengan,” kata Gus Ipul.