Natalius Pigai Bicara soal Penyelesaian Konflik Papua

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat tinggi dan keterlibatan banyak pihak.

Pigai mengatakan konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, atau institusi tertentu. “Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” kata Pigai dalam keterangan resminya, Ahad, 10 Mei 2026.

Pigai menjelaskan bahwa selama ini pemerintah, termasuk lembaga seperti Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan yang bersifat kasus per kasus. Namun ia menilai pendekatan tersebut belum cukup untuk menghentikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pigai juga menanggapi laporan Komnas HAM yang mencatat adanya 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025. Laporan tersebut juga menyebut ada 26 kasus kekerasan di Papua sejak Januari hingga April 2026. 

Menurut Pigai, setiap peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua saat ini dengan cepat diketahui publik karena perkembangan teknologi informasi telah membuat arus informasi semakin terbuka dan sulit dibatasi. Karena itu, ia menegaskan setiap tindakan kekerasan, harus dicegah dan tidak boleh terjadi.

Pigai menyampaikan berbagai peristiwa kekerasan di Papua saat ini terdokumentasi secara luas dan menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai situasi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, mengingat setiap peristiwa yang terjadi akan membentuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia.

Menurut Pigai, eskalasi kekerasan yang terus terjadi juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa. Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa Komnas HAM merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, serta pengumpulan data dan fakta terkait kondisi HAM.

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam 5 peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” kata Pigai.

Kementerian HAM, lanjut Pigai, akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Ia mengatakan pemerintah terus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat pada awal 2026 terdapat empat peristiwa kekerasan yang menonjol yang mengakibatkan kurang lebih sebanyak 14 orang meninggal. "Kemudian 13 warga sipil disiksa dan puluhan masyarakat mengungsi meninggalkan kampung mereka," kata Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, 15 April 2026, dikutip dari Antara. 

Menurut Ramandey, empat peristiwa tersebut antara lain pembunuhan dua pilot di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan pada Februari 2026, penyerangan Pos TNI di Kampung Sori Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Maret 2026.

Selanjutnya pembunuhan tenaga kesehatan di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw pada Maret 2026, dan penembakan warga di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada 31 Maret 2026.