Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo: Wamen Sekaligus Komisaris Utama Indosat dan Telkom

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sudah ada lima wakil menteri yang dilantik sebagai komisaris, bahkan beberapa di antaranya menempati posisi komisaris utama. Fenomena ini menunjukkan tren baru yang berkembang di masa pemerintahan saat ini, meskipun hal tersebut mengundang kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu tokoh yang menonjol dalam isu ini adalah Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pada 28 Mei 2025, ia resmi diangkat sebagai Komisaris Utama PT Indosat Tbk. dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Pengangkatan Nezar dikaitkan dengan strategi Indosat untuk mengembangkan perusahaannya ke arah teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI-TechCo). Hal ini memperkuat citra Nezar sebagai aktor kunci dalam transformasi digital nasional.

Selain Nezar, koleganya di kementerian yang sama, Angga Raka Prabowo, juga mendapatkan posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., menggantikan Bambang Brodjonegoro yang mengundurkan diri karena keterbatasan aturan jabatan rangkap di organisasi internasional. Angga Raka yang memiliki latar belakang sebagai kader Partai Gerindra dan pernah menjabat sebagai Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran, kini dipercaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan BUMN strategis di sektor telekomunikasi.

Fenomena rangkap jabatan tidak hanya terbatas pada sektor digital. Beberapa wakil menteri lain juga mengalami hal serupa. Diaz F.M. Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel, anak usaha Telkom Group.

Sementara itu, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kini menjabat sebagai Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel), anak usaha Telkom. Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, sejak November 2024 telah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), mendampingi Erick Thohir dalam pengelolaan BUMN energi terbesar di Indonesia.

Di Danantara, Rosan Roslani duduk sebagai Chief Executive Officer Danantara dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara. Sementara Erick Thohir menjabat Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Danantara dengan Sri Mulyani sebagai salah satu anggota Dewas tersebut.

Fenomena menteri rangkap jabatan di struktural Danantara itu disentil Lembaga penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho mngatakan semestinya struktur pengelola Danantara tak boleh merangkap jabatan di pemerintahan.

“Sebab, berpotensi memancing konflik kepentingan antara regulator dan operator,” kata Andry, Senin, 24 Februari 2025.

Kontroversi mengenai praktik rangkap jabatan ini diperkuat oleh adanya putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa baik menteri maupun wakil menteri dilarang menduduki jabatan komisaris di BUMN. Meskipun dalam undang-undang larangan tersebut hanya menyebut menteri secara eksplisit, MK menegaskan bahwa aturan ini berlaku juga bagi wakil menteri. Bahkan, ada dorongan agar frasa "wakil menteri" secara tegas dicantumkan dalam revisi UU Kementerian Negara.

Mahfud MD, mantan Ketua MK, juga menekankan pentingnya menegakkan larangan tersebut untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas birokrasi. Sayangnya, dalam praktiknya, pengangkatan pejabat publik sebagai komisaris masih terus berlangsung, memunculkan kekhawatiran publik mengenai pelanggaran etika jabatan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Annisa Febiola, Dinda Shabrina Vindry, Florentin, Dede Leni Mardianti dan Hendrik Khoirul Muhid berkontribusi dalam penulisan artikel ini 

Pilihan Editor: Gaji Nezar Patria yang Jadi Wamen Komdigi dan Komisaris Utama Indosat